Selong (Suara NTB) – Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tersisa 14.51 persen. Melihat masih banyaknya warga miskin di daerah dengan jumlah penduduk terbesar di NTB ini, Bupati H. Haerul Warisin bertekad menekan angka kemiskinan tersebut.
Tekad ini akan dilakukan dengan memprioritaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan menyentuh kepada masyarakat dan selaras dengan Visi Misi Lotim SMART.
“RPJMD yang akan dibahas betul-betul menyentuh kepada masyarakat dan menunjang visi misi Pemkab Lotim untuk mewujudkan Lotim SMART,” terangnya, Jumat, 23 Mei 2025.
Pemkab Lotim, ujarnya, melakukan melakukan berbagai upaya untuk menurunkan kemiskinan di Lotim. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemkab Lotim ialah membuat program pembagian paket sembako kepada masyarakat tertentu pada bulan Ramadan lalu. Program ini juga diakui berhasil menekan angka inflasi daerah.
Dari upaya yang sudah dilakukan, sebelum paket bergulir inflasi di angka 9,9 dan kemudian berhasil ditekan, sehingga Lotim sebagai daerah paling rendah inflasi se Indonesia. “Setelah dibagikan sembako itu, inflasi Lotim paling rendah se Indonesia,” ujarnya.
Masalah kemiskinan akan menjadi perhatian dan fokus Pemkab Lotim untuk mencari penyebab dan solusinya. Menurutnya salah cara untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dengan mengetahui penyebabnya. Karena jika masalahnya belum ditemukan, maka dipastikan angka kemiskinan Lotim tidak akan berkurang.
“Dulu di tahun 2017-2018 angka kemiskinan kita pernah di angka 13 persen. Tapi karena 2019 ada Covid-19, angka kemiskinan kita naik,’’ ujarnya.
Diharapkan dengan program Pemkab Lotim SMART dapat menurunkan angka kemiskinan Lotim. Salah satunya ialah dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 miliar kepada pelaku UMKM di Lotim.
Setelah pemberian bantuan modal ini, tidak ada lagi UMKM yang meminjam modal di luar. Dan bantuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dinas terkait yang membidangi bantuan itu untuk bisa melakukan verifikasi agar betul-betul tepat sasaran.
“Jangan sampai bantuan yang diterima digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat,” imbuhnya.
Ia berharap dinas yang membidangi bantuan ini untuk melakukan verifikasi. Dan dia ingatkan mereka supaya tidak digunakan bayar hutang dan lainnya.
Disebutkan, tahun 2025 ini Pemkab Lotim menyiapkan anggaran sebesar Rp 99 miliar untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan masyarakat. Hal ini salah satu langkah untuk menjadikan masyarakat yang sehat.
Namun anggaran itu diakui terlalu besar dan bisa dikurangi dengan melakukan pendataan. Karena masih banyak masyarakat yang meninggal dan yang sudah lama di luar negeri maaih ditanggung iuran BPJS Kesehatannya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin menurun dari 15,63% pada tahun 2023 menjadi 14,51% pada tahun 2024. Secara absolut, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 12.614 jiwa, dari 193.630 menjadi 185.030 jiwa. (rus)
