Mataram (Suara NTB) – Sejumlah 50 kelurahan di Kota Mataram telah melaksanakan musyawarah kelurahan pembentukan kepengurusan koperasi merah putih. Koperasi merah putih akan diberikan modal awal sekitar Rp3 miliar.
Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi,dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani dikonfirmasi pekan kemarin bersyukur, sejumlah 50 kelurahan telah menyelenggarakan musyawarah kelurahan untuk pembentukan koperasi merah putih sebelum batas akhir 31 Mei 2025.
Tahapan selanjutnya akan diproses pembentukan badan hukum. Berdasarkan laporan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat ini telah berproses 44 pengajuan badan hukum. Salah satunya adalah Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya. Berdasarkan SOP-nya dalam waktu tujuh hari akan terbit jika persyaratan sudah lengkap dan diunduh di sistem, jelasnya.
Batas waktu pengesahan badan hukum koperasi merah putih pada 30 Juni dan dilanjutkan dengan peluncuran secara serentak di seluruh Indonesia. Pasca pembentukan akan dilakukan pendampingan secara langsung. Satu kelurahan akan didampingi oleh satu sarjana. Pengurus koperasi juga akan dilatih dan lain sebagainya.
Mantan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram menambahkan, pemerintah pusat kabarnya akan memberikan bantuan modal untuk pinjaman lunak Rp3 miliar untuk satu koperasi merah putih. Bulan Agustus ada pelatihanya dan operasional peluncuran distribusi pinjaman lunak untuk koperasi yang kabarnya satu kelurahan mendapatkan Rp3 miliar, sebutnya.
Anggaran Rp3 miliar belum diketahui peruntukan, apakah untuk pembangunan kantor, operasional unit usaha atau lain sebagainya. Saat ini, pihaknya masih menungggu arahan dari pemerintah pusat.
Dikatakan, koperasi merah putih telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah pusat mulai dari lembaga, sumber daya manusia,dan modal awal. Skenario yang dibangun pemerintah pusat diharapkan dapat mengangkat perekonomian masyarakat di akar rumput. Pasalnya, seluruh kementerian dan lembaga terlibat mendukung program tersebut. Keterlibatan dimulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum, dan lain sebagainya.
Berbagai Kementerian dilibatkan untuk memperpendek jalur distribusi barang, harga lebih mudah, dan terjangkau sehingga koperasi merah putih dapat mengendalikan harga dan inflasi. (cem)
