Mataram (Suara NTB) – Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana meminta sekolah rakyat harus tetap dilaksanakan di Kota Mataram. Persoalan lahan dinilai bukan menjadi alasan untuk menjalankan program prioritas dari pemerintah pusat. “Ini kan program prioritas nasional dari Pak Presiden. Jadi harus tetap dilaksanakan,” tegasnya dikonfirmasi pekan kemarin.
Program prioritas tentunya menjadi keharusan bagi kabupaten/kota untuk mewujudkan. Kota Mataram diakui, memiliki kendala terkait infrastruktur terutama lahan, tetapi diyakini permasalahan ini juga dialami oleh kota-kota lainnya di Indonesia.
Orang nomor satu di Kota Mataram memastikan, program ini harus tetap jalan dan ia telah membicarakan secara teknis dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk mencari solusinya. “Saya sudah panggil Kadis Pendidikan untuk membahas persoalan ini,” jelasnya.
Salah satu solusinya adalah sekolah yang kekurangan murid akan dimodifikasi atau desain untuk menjalankan program sekolah rakyat. Mohan menegaskan, kebijakan ini ditempuh sebagai bentuk komitmen secara politis agar program itu tetap berjalan.
Perihal sistem asrama atau boarding school akan dibahas secara teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lainnya.
Menurutnya, bangunan gedung itu bisa saja diubah atau didesain menjadi konsep boarding school supaya representative sesuai persyaratan dari pemerintah pusat. “Iya, bisa saja nanti diubah desainnya,” ujarnya.
Wali Kota belum mengetahui secara teknis terkait pembiayaan dan lain sebagainya diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah. Pihaknya berkomitmen menjalankan program tersebut, meskipun memiliki kendalan terhadap keterbatasan lahan dan lain sebagainya. “Kalau urusan itu kita serahkan saja ke pemerintah pusat,” demikian kata Mohan. (cem)
