Mataram (suarantb.com) – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di NTB, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, prosesnya telah dimulai pada Maret 2025 lalu. Pemprov NTB sesuai dengan surat Gubernur NTB nomor 050/04/Bappeda/29025 tanggal 19 Maret 2025, telah mengusulkan enam lokasi calon penerima Sekolah Rakyat untuk tahap kedua.
Demikian diungkapkan Kepala Bappeda NTB, Dr.Ir.H.Iswandi, M.Si, terkait perkembangan rencana perkembangan pembangunan SR di NTB, Jumat, 6 Juni 2025.
Secara rinci dijelaskan ke enam rencana lokasi SR. Disebutkan Iswandi, ada di Lombok Timur, Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Barat, Sumbawa, dan Bima.
Untuk di Pulau Sumbawa, rencana lokasi SR masih dalam proses verifikasi awal yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Yaitu lahan seluas 10 hektare di Desa Lopok Kabupaten Sumbawa dan dan 13 hektare di Desa Pandai Kabupaten Bima, terpilih sebagai lokasi yang memenuhi syarat.
Namun kata Iswandi, pada tahap verifikasi selanjutnya, lahan di Kabupaten Sumbawa tidak
sesuai layout dan prototipe. Karena kondisi lahan yang memanjang dan menyempit. “Sehingga disarankan mengganti lokasi lahan yang lebih memungkinkan,” ujar Iswandi.
Sebagai solusinya, Pemprov NTB mengusulkan lokasi baru di Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa dengan luas 15,165 hektare. Saat ini, usulan penggantian lokasi tersebut masih dalam proses administrasi.
“Setelah proses administrasi selesai, Kementerian PU akan melakukan tinjauan
kembali terhadap lahan pengganti tersebut, yang nantinya akan menjadi lokasi
baru untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” jelasnya,
Alternatif lainnya, Pemprov NTB telah melakukan koordinasi dengan Pemkab
Sumbawa, terkait usulan lahan aset Pemkab sebagai calon lokasi SR.
Tim Ditjen Satgas Prasarana Strategis Kementerian PU, pada tanggal 14 Mei 2025
telah melakukan survei di dua lokasi usulan. Yaitu di Desa Labuan Badas seluas
20,26 hektare, dan di Desa Kerekeh seluas 61,84 hektare.
Iswandi menerangkan proposal calon lokasi Sekolah Rakyat yang diusulkan oleh
Pemkab Sumbawa sudah diterima oleh Kementerian Sosial RI dan sedang
berproses.
Selanjutnya, pada saat Musrenbang Provinsi NTB, pada Rabu, 4 Juni 2025, Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan 100 titik lokasi tahap 1a 63 titik
dan tahap 1b 37 titik program Sekolah Rakyat.
“Lokasi usulan sekolah rakyat tahap 1a dan 1b bersifat rehab dan rekonstruksi
aset bangunan yang sudah existing,” jelas Kepala Bappeda.
Iswandi mengatakan untuk lokasi SR tahap pertama adalah bersifat
sementara satu tahun, dan tahun kedua siswa akan dialihkan ke lokasi SR tahap dua.
Bentuk intervensi berupa renovasi dan rekontruksi bangunan existing aset milik
Kementerian Sosial, dan untuk NTB lokasi berada di Pusat Pelayanan Sosial Sentra
Paramitha di Lombok Barat.
“Ini menjadi lokasi Sekolah Rakyat tahap 1a dengan usulan empat rombel untuk
100 calon siswa,” ujarnya.
Hal yang sama untuk usulan calon Sekolah Rakyat tahap 1b, menggunakan aset
Pemprov NTB berada di gedung eks Akper Lombok timur, dengan usulan lima
rombel dengan 125 calon siswa.
“Progress terakhir saat ini, Kemeterian PU didampingi oleh Dinas PUPR dan Dinas
Sosial Provinsi NTB sedang melakukan survei kelayakan bangunan pasca gempa,
juga bersama Pemkab Lotim dan Pemkab Lobar untuk memastikan calon siswa,” jelasnya.
Ditambahkan Iswandi bahwa peluang pembangunan SR di NTB masih tetap terbuka. Karena target Pembangunan SR adalah 100 unit setiap tahunnya. Yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan lahannya sesuai persyaratan dan memastikan bahwa tersedia murid yang cukup untuk menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual. Tangguh mentalnya dan kuat karakternya. (r)
