Taliwang (Suara NTB) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah menggelar kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa Barat pada, Jumat, 6 Juni 2025.
Dalam agenda kunjungan tersebut, Fahri Hamzah mengunjungi Bendungan Tiu Suntuk di Kecamatan Brang Ene. Fahri yang datang bersama timnya itu disambut dan diterima langsung oleh Bupati Sumbawa Barat, H Amar Nurmansyah didampingi sejumlah kepala dinas, diantaranya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), Novrizal Zain Syah, kepala BRIDA, Mars Anugrainsyah dan kepala Dinas sosial Ferial.
Dalam pertemuan tersebut Wamen Fahri bersama Bupati Amar, secara spesifik membahas rencana pemanfaatan Bendungan Tiu Suntuk serta rencana pengembangan kawasan sekitar bendungan.
Bupati Amar dalam penyampaiannya, memaparkan konsep pemanfaatan Bendungan Tiu Suntuk yang saat ini sudah disiapkan pemerintah KSB untuk mendukung penuh sektor pertanian daerah dan pengembangan kawasan sekitarnya untuk berbagai sektor lainnya, seperti pariwisata, perikanan, perkebuban hingga pembangkit energi listrik.
Menanggapi pemaparan Bupati itu, Wamen Fahri Hamzah memberikan arahan agar pemerintah KSB aktif dengan melalukan koordinasi lintas sektor baik di daerah maupun pusat.
“Tentunya perlu ada koordinasi dengan pihak terkait seperti dengan Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU dan Kementerian Pertanian terkait pengelolaan terintegrasi pemanfaatan Bendungan Tiu Suntuk dalam mengembangkan kawasan sekitar,” saran Fahri sembari memberi sinyal kesiapannya mendampingi Pemda KSB dalam melobi di tingkat pusat.
Pengelolaan terintegrasi tersebut kata Wamen Fahri harus diterapkan pada bendungan Tiu Suntuk. Sebab pemanfaatan bendungan melibatkan banyak sektor serta manfaatnya yang multi hasil buat masyarakat.
Sebagaimana pemaparan Bupati, Fahri menyebut beberapa potensi pemanfaatan bendungan selain sebagai suplai air pertanian. Bendungan yang dibangun sepenuhnya menggunakan dana pusat itu juga bisa menghasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, perikanan, dan juga pertanian.
“Bendungan ini sangat bermanfaat untuk membangun ketahanan energi dan pangan dan juga potensi sektor wisata yang berdampak pada pengembangan kawasan sekitar,” papar Fahri.
Dalam pertemuan tersebut Wamen Fahri menyatakan, Kementerian PKP juga telah menyiapkan alokasi BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) atau renovasi rumah tidak layak huni di kawasan perdesaan dan pesisir untuk sekitar 2 juta rumah. “Tinggal bagaimana pemerintah daerah menyiapkan proposalnya untuk alokasi renovasi rumah tidak layak huni di daerahnya masing-masing. Kami sedang menyiapkan agar proposal dari daerah diajukan dalam bentuk digital sehingga mempermudah,” tukasnya. (bug)
