Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Sosial (Disos), mencatat sekitar 23.000 masyarakat Sumbawa belum memiliki kartu BPJS kesehatan mulai dari anak balita baru lahir hingga masyarakat yang langsung mendatangi fasilitas layanan kesehatan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Jadi, data masyarakat yang belum terlayani BPJS ini nanti akan kita himpun untuk kita usulkan sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) daerah dengan tetap melakukan pengecekan lebih lanjut,” kata Kadisos melalui Kabid Linjamsos Syarifah kepada Suara NTB.
Dia melanjutkan, berdasarkan hasil pengecekan sementara dari data 23.000 tersebut terdapat masyarakat miskin, setengah miskin, dan tidak miskin. Tetapi untuk kepastiannya, pihaknya akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya calon penerima bantuan itu.
“Dari data tersebut ada masyarakat kita yang miskin, setengah miskin dan tidak miskin dan semuanya sudah terlayani di fasilitas kesehatan dengan hanya menggunakan KTP,” ujarnya.
Ia pun memastikan, data tersebut masih bersifat data mentah karena untuk memastikan calon penerima PBI daerah harus dilakukan pengecekan lapangan. Salah satunya dengan melihat DTKS apakah mereka sudah masuk atau belum, termasuk kondisi rumah dan penghasilan mereka.
“Data itu pasti akan kita verifikasi lebih lanjut supaya tepat sasaran dan masyarakat yang membutuhkan (miskin) bisa mendapatkan layanan kesehatan yang diberikan negara,” sebutnya.
Selain data tersebut, terdapat 14.000 peserta PBI Daerah yang dipindahkan menjadi kepesertaan PBI Pusat dan mereka tetap terlayani BPJS kesehatan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
“Total penerima PBI daerah sebanyak 109.396 pada bulan Mei menjadi 97.832 orang di bulan Juni dengan jumlah yang imigrasi ke BPJS PBI Pusat sebanyak 14.000 orang warga,” tambahnya.
Ia menambahkan, “slot yang imigrasi ke PBI pusat ini yang kita gunakan untuk memasukkan data 23.000 masyarakat yang belum terlayani BPJS. Mekanisme pengusulan kita lakukan secara bertahap sesuai kebutuhan anggaran,” tukasnya. (ils)
