Giri Menang (Suara NTB) – Mangkraknya belasan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPST di Lombok Barat menjadi atensi serius dari kalangan DPRD. Dewan minta agar Pemkab memfungsikan TPS3R yang mangkrak tersebut untuk mengolah sampah yang terjadi penumpukan di sejumlah titik saat ini.
Anggota Komisi III DPRD Lobar Lalu Irwan menyayangkan TPS3R yang dibangun di Lobar mubazir tak difungsikan. “Itu (TPS-3R) harus difungsikan Pemkab untuk mensimulasikan penanganan sampah,”saran Politisi Gerindra ini kemarin. Dikatakan, ada pihak ketiga yang ingin memfungsikan TPS3R ini. Pemkab harus mencari alternatif dengan menggandeng pihak ketika, jika kesulitan mengoperasikannya.
Sebab hajat dibangunnya TPS3R ini untuk penanganan sampah di masing-masing wilayah. Sehingga Pemkab harus berupaya serius bagiamana TPS3R dioperasikan, karena itu sudah diserahkan ke Pemkab. Jangan dibiarkan TPS3R ini tidak berfungsi, sebab bagiamana pun anggaran yang dihabiskan untuk membangun lumayan besar. Paling tidak TPS3R ini didata, kemudian dicari tahu persoalan kendalanya untuk dicarikan bagiamana solusi pengoperasiannya.
Menurutnya, sistem penyiapan TPS3R di masing-masing kecamatan ini sudah pas. Tinggal apakah masyarakat sudah disiapkan atau belum dari sisi SDM untuk pengolahan sampah di TPS3R tersebut. “Jangan dilepas masyarakat,” imbuhnya.
Pengolahan sampah ini harusnya terintegrasi, tidak saja mengolah menjadi barang berharga namun juga perlu memikirkan kemana hasil sampah itu dibawa (dijual). Misalnya, diolah menjadi pupuk organik. Itu dikerjasamakan dengan OPD untuk diserap.
Menurutnya, managemen pengolahan sampah belum maksimal dilakukan Pemkab. Sebab kalau konsepnya angkut dan buang itu belum menggunakan konsep pengolahan. Ia pun membagi pengalaman dan pengetahuan ketika menjadi pendamping fasilitator di wilayah Bima. Di sebuah daerah terjauh dari TPA di wilayah itu, tak memungkinkan warga membuang sampah ke TPA. Sehingga di masing-masing kelurahan diperkuat Armada sampah minimal 4-5 unit. Roda tiga ini tidak bisa menjangkau sampai ke TPA kerana jaraknya jauh. Disitu juga dilakukan pengolahan sampah.
Untuk penampungan sementara sampah yang dibuang oleh kelurahan atau Desa. Di masing-masing titik dibangun transper depo sampah. “Jadi transfer depo ini berfungsi tidak lama (menyimpan sampah), paling sampai jam 10 pagi,” ujarnya. Sebab Pemkab melakukan jemput bola dengan menyiapkan armada menyangkut sampah dari transper depo itu ke TPA. “Dan itu terjadwal pengangkutan sampahnya”imbuhnya. Menurutnya kalau sistem ini diberlakukan Pemkab maka bisa meminimalisir penumpukan sampah di wilayah Lobar.
Sementara itu, Bupati Lobar Hj. Nurul Adha mengevaluasi keberadaan TPS3R untuk dicarikan solusi mengoptimalkan salah satunya bekerjasama dengan pihak ketiga. “Itu (TPST Senteluk) belum optimal, itu merupakan masalah tersendiri yang kita evaluasi termasuk TPS3R,”kata Wabup. Peralatan yang ada TPST Senteluk tak berfungsi maksimal akan dicarikan solusi seperti apa nantinya.
Selain TPST, diakui banyak TPS3R juga yang mangkrak. Sehingga itu menjadikan bagian evaluasi untuk langkah penanganannya. Salahsatunya nanti melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk penggunaan sistem dan peralatan pengolahan sampah. Diketahui, terdapat 13 TPS3R yang dibangun di Lobar. Delapan unit kondisinya mati suri dan lima TPS3R yang dibangun dibawah tahun 2.000 peralatannya sudah tidak ada, karena hilang dicuri.
Kalau dirata-ratakan anggaran pembangunan satu TPS3R Rp500 juta, maka belasan TPS3R tersebut menelan biaya Rp6-6,5 miliar. TPS-3R ini dibangun Pemprov NTB atau Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB. Belum berfungsinya TPS3R ini dipicu sejumlah kendala, di antaranya dari internal pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan peralatan yang hilang. (her)
