Mataram (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram, segera mengevaluasi capaian pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2025. Target akan turun atau naik tergantung permasalahan di masing-masing organisasi perangkat daerah.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, juga Sekda Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri dikonfirmasi pekan kemarin menerangkan, pembahasan kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) sedang pembahasan. Kondisi pendapatan asli daerah akan dibicarakan kembali bersama organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, apakah terjadi kenaikan atau penurunan. “Kita akan bicarakan lagi kendala-kendala akan disampaikan saat evaluasi,” jelasnya.
Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh. Sekda akan mengecek permasalahan dihadapi OPD, karena persoalan dihadapi ini secara nasional dari kebijakan efisiensi anggaran justru berimbas atau sebaliknya. “Iya, nanti kita akan lihat,” jawabnya.
Rendahnya pendapatan asli daerah di triwulan kedua dipastikan Alwan, tidak akan mempengaruhi kegiatan atau program. Akan tetapi, pihaknya akan melihat kembali pada rancangan KUA-PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan. “Tetap dilakukan itu, tetapi akan dilihat di APBD perubahan,” pungkasnya.
Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, mendorong organisasi perangkat daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan yang lain, guna memenuhi target pendapatan asli daerah tahun 2025.
Data diperoleh Suara NTB, realisasi pajak daerah sampai tanggal 18 Juni 2025, baru mencapai Rp130,8 miliar atau 45 persen dari target Rp291 miliar. Pendapatan ini bersumber dari pajak hotel dari target Rp30 miliar, terealisasi 39,37 persen atau Rp11,8 miliar. Pajak restaurant dari target Rp40 miliar,terealisasi 55,53 persen atau Rp22,2 miliar. Pajak hiburan dari target Rp6 miliar, terealisasi Rp3,4 miliar atau 57,03 persen. Pajak parkir dari target Rp2 miliar, terealisasi 61,34 persen atau Rp1,22 miliar lebih. Sedangkan, realisasi pajak bumi dan bangunan masih rendah dari target Rp29 miliar, terealisasi 17 persen atau Rp5,09 miliar. Rendahnya capaian ini, karena surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) baru disebarkan awal bulan lalu.
Opsen PKB dari target Rp61 miliar lebih, terealisasi Rp30,2 miliar atau 49,08 persen. Opsen BBNKB dari target Rp36 miliar,terealisasi Rp13,5 miliar atau 37,24 persen. Pajak reklame dari target Rp6 miliar, terealisasi Rp2,1 miliar. Pajak bea perolehan ha katas tanah dari target Rp30 miliar, terealisasi Rp17,1 miliar. (cem)
