Mataram (Suara NTB) – Pemanfaatan lahan oleh Balai Guru Penggerak (BPG) Provinsi NTB, telah berakhir pada bulan Januari 2025. Perpanjangan kontrak tidak bisa dilakukan karena terbentur aturan. Balai Guru Penggerak ditawarkan pindah memanfaatkan aset yang lainnya. Jika tidak ada kepastian sampai akhir bulan Juni, maka diminta mengosongkan gedung tersebut.
Sekda Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri menegaskan, pihaknya tetap bertahan pada opsi yang ditawarkan dengan meminta Balai Guru Penggerak NTB, untuk pindah di lahan Kantor Dinas Pendidikan Kota Mataram yang berada di Jalan Majapahit. Opsi perpanjangan kontrak pemanfaatan lahan tersebut, dinilai sudah tidak memungkinkan karena terbentur aturan. ‘’Kami tetap dengan opsi yang kami tawarkan itu,’’ tegasnya.
Balai Guru Penggerak di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta hibah atas lahan tersebut. Alwan mengatakan, permintaan hibah tidak bisa diamini karena Pemkot Mataram juga sangat membutuhkan lahan. Pertimbangannya banyak kantor yang ditempati organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkot Mataram, masih berstatus pinjam pakai. ‘’Kita berharap lahan itu dikembalikan, karena kita tawarkan kontrak diperpanjang tetapi di lokasi yang berbeda,’’ katanya.
Sampai saat ini kata Alwan, belum ada kepastian dari BGP NTB. Mereka telah meminta kelonggaran waktu untuk berkomunikasi dengan kementerian, tetapi belum ada tindaklanjut apapun. Ia memberikan batas waktu kepada BGP NTB, sampai akhir bulan Juni 2025 untuk memberikan kepastian jawaban terhadap opsi yang ditawarkan. Jika tidak kepastian maka diminta mengosongkan lahan tersebut.
‘’Kalau sampai akhir bulan ini tidak ada kepastian kita minta dipengosongan,’’ tegasnya. Alwan kembali mempersilakan BGP NTB, untuk segera menentukan opsi yang ditawarkan, agar segera ada kepastian.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan NTB, Wirman Kasmayadi mengatakan, kondisi ini telah disampaikan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Pihaknya meyakini pimpinan di pemerintah pusat dan Pemkot Mataram akan menemukan solusi terbaik, supaya pihaknya sebagai UPT Kemendikdasmen dapat bekerja dan memberikan layanan terbaik bagi guru dan tenaga kependidikan di NTB, termasuk kota Mataram. “Kami berharap ada solusi terbaik antara pimpinan di pusat dengan Pemkot Mataram,” harapnya.
Saat ini, pihaknya juga sedang pada puncak memberikan layanan untuk amanah peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan seperti PPG/sertifiikasi, uji kompetensi untuk karir guru dan pelatihan fasilitator pembelajaran mendalam, koding & kecerdasan buatan atau artificial intelegensi. D
Selain itu, masih banyak lagi agenda penting dan sudah genting sebagai layanan untuk pendidikan di NTB.
“Mohon doanya saja agar pimpinan kita di pusat dan daerah diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menemukan solusi jalan terbaik bagi kami di Balai GTK NTB dapat memberikan layanan terbaik kepada GTK di NTB dan akan berdampak positif terhadap mutu pendidikan NTB,” demikian harapnya. (cem)
