SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., mengatakan, bahwa langkah penataan kawasan pasar, termasuk relokasi sejumlah pedagang, dilakukan demi mewujudkan kenyamanan dan kebersihan kota. Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa pendekatan kepada masyarakat harus dilakukan secara persuasif, bukan dengan paksaan.
Pernyataan ini muncul menyusul rencana pembangunan infrastruktur di sekitar pasar ikan di Bintaro. “Kalau ingin melihat Mataram bersih dan nyaman, masyarakat harus mau diatur. Tapi cara mengaturnya jangan dengan paksaan. Pendekatannya harus humanis dan persuasif,” ujar Muhtar kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Selasa, 24 Juni 2025
Anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini tidak menyangkal bahwa relokasi mendadak bisa menimbulkan penolakan dari pedagang, apalagi jika lokasi pengganti belum siap secara infrastruktur. Oleh karena itu, komunikasi dinilai sebagai kunci agar pembangunan bisa berjalan lancar tanpa mengabaikan kepentingan warga.
“Kita harus memberikan pengertian. Ini semua demi kebaikan bersama, agar para pedagang lebih nyaman dan tempat usaha mereka lebih layak,” tambahnya. Muhtar juga menyinggung pentingnya melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam proses komunikasi, termasuk tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Hal ini dianggap penting untuk menciptakan kepercayaan dan memperlancar proses dialog.
“Kalau tokoh masyarakat yang bicara, masyarakat akan lebih mudah menerima. Jangan hanya mengandalkan dinas,” ujarnya. Salah satu isu yang disoroti adalah pembangunan akses jalan menuju pasar dan penataan kawasan yang selama ini dinilai semrawut. Pemerintah menginginkan agar kawasan tersebut menjadi wajah kota yang bersih dan tertib, apalagi letaknya berada di Pintu masuk Kota Mataram.
Selain aspek fisik, distribusi tempat berjualan juga menjadi perhatian. Pemerintah diminta untuk memberikan prioritas kepada warga lokal, khususnya mereka yang sudah lama berdagang di kawasan tersebut, sebelum memberikan ruang kepada pedagang dari luar daerah.
“Jangan sampai tempat itu dikuasai oleh kelompok tertentu atau orang dari luar. Harus diprioritaskan bagi warga sekitar,” tegasnya. Isu penataan ini disebut bukan masalah baru, namun sudah berlangsung cukup lama dan perlu penanganan yang lebih strategis agar tidak terus berlarut. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan tetap harus berjalan, tetapi dengan cara yang tepat.
“Kalau untuk kebaikan masyarakat, tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting jangan arogan dan jangan kaku dalam menghadapi warga,” kata politisi Partai Gerindra ini. Muhtar berharap seluruh pihak dapat bekerja sama demi kelancaran program pembangunan ini, yang pada akhirnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (fit)
