Mataram (Suara NTB) – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan keprihatinan atas meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama yang berada di kawasan terdampak langsung.
Ketua APJATI NTB, H. Edy Sopyan, menyebutkan bahwa penutupan ruang udara dan bandara di sejumlah negara seperti Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, dan Bahrain menjadi perhatian utama setelah serangan balasan Iran ke pangkalan militer AS di Qatar.
“Kami mengimbau PMI asal NTB untuk selalu waspada dan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, demi menghindari risiko yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Menurut Edy, jumlah PMI asal NTB yang bekerja di negara-negara konflik tidak terlalu signifikan, kecuali di Arab Saudi. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang telah menutup penempatan sektor informal ke sebagian besar negara di Timur Tengah.
“Sebagian besar PMI yang bekerja saat ini adalah pekerja mandiri, bukan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),” tambahnya.
Pekerja mandiri tersebut, lanjut Edy, umumnya berangkat melalui lembaga pelatihan kerja yang bermitra dengan agensi di negara tujuan. Meski demikian, APJATI NTB tetap berkomitmen memantau perkembangan situasi secara berkala.
“APJATI terus memonitor. DPP APJATI memiliki jalur koordinasi langsung dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara penempatan,” tegas Edy.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) turut mengeluarkan imbauan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di kawasan Timur Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu, Judha Nugraha, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau ketat situasi di lapangan melalui seluruh perwakilan RI.
“Kami telah menginstruksikan semua perwakilan RI di Timur Tengah untuk siaga penuh dan melakukan pemantauan intensif,” ujar Judha dalam keterangannya.
Kemlu meminta WNI untuk mengikuti instruksi otoritas setempat, menjauhi lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi target konflik, serta membatasi aktivitas di luar rumah. WNI juga diminta melakukan lapor diri melalui situs www.peduliwni.kemlu.go.id dan memperbarui data pribadi mereka.
Bagi WNI yang merencanakan perjalanan melalui Timur Tengah, Kemlu mengingatkan pentingnya memantau status penerbangan karena kemungkinan penutupan wilayah udara. “Situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Keselamatan dan keamanan WNI adalah prioritas kami,” tegas Judha.
Dalam keadaan darurat, WNI dapat menghubungi hotline Perwakilan RI terdekat atau layanan WhatsApp Direktorat PWNI Kemlu di nomor +62 812-9007-0027. Alternatif lain adalah tombol darurat dalam aplikasi Safe Travel Kemlu. Kemlu juga mengimbau keluarga di tanah air untuk tetap tenang, menjaga komunikasi dengan kerabat di luar negeri, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. (bul)
