Pangkalpinang (Suara NTB) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menyebutkan dalam 10 tahun terakhir pemerintah telah mengucurkan Rp610 triliun ke seluruh desa se-Indonesia, guna membangun perekonomian masyarakat desa.
“Dana desa selama 10 tahun ini sangat besar mencapai Rp610 triliun,” kata Yandri Susanto di Pangkalpinang, Jumat, 4 Juli 2025.
Ia mengatakan pada tahun ini, Pemerintah mengalokasikan Rp70 triliun, sementara dana desa untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun ini sebanyak Rp3 miliar.
“Ini uang negara bukan operasi plastik, kawin lagi, judi online atau sebagainya, tetapi untuk pembangunan desa dalam mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.
Menurut dia, kehadiran Jaga Desa Kejaksaan Agung melalui manajemen publik sangat berati untuk kita semua, terutama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menyukseskan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun perekonomian dari desa.
“Perintah Presiden Prabowo Subianto supaya rupiah-rupiah yang dikucurkan ke pemerintah desa ini tidak bocor, tidak menguap yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia sepakat dengan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung Reda Manthovani, bahwa jaga desa ini tidak untuk menakut-nakuti kepala desa tetapi justru yang dibutuhkan, dinantikan dan ide besar yang harus didukung bersama-sama.
“Program Jaga Desa Kejagung ini untuk memastikan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yaitu membangun dan memperkuat ekonomi dari desa untuk mendukung perekonomian nasional,” katanya.
Jaga Desa
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan Program Jaga Desa merupakan kolaborasi antara Kemendes PDT dengan Kejaksaan Agung dalam mewujudkan AstaCita keenam Presiden Prabowo Subianto.
“Kehadiran Jaga Desa bukan untuk menakut-nakuti, justru kolaborasi yang kita butuhkan. Ini ide besar yang harus kita dukung sama-sama dalam rangka memastikan AstaCita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan akan tercapai,” kata Mendes PDT Yandri seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025.
Hal tersebut dia sampaikan dalam acara Optimalisasi Kegiatan Pengelolaan Dana Desa Provinsi Bangka Belitung melalui Keberlanjutan Entry Data pada Aplikasi Real Time Management Funding Kejaksaan RI.
Berikutnya, Mendes Yandri menyampaikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memiliki potensi yang besar terkait dengan pengembangan kekayaan alamnya yang berlimpah.
Dengan demikian, kata dia, pengelola sumber daya itu perlu disertai dengan penggunaan dana dari pemerintah pusat yang tepat sasaran. Jika tidak, lanjutnya, hal itu justru dapat menjadi bumerang karena potensi desa akan sia-sia dan bantuan seperti Dana Desa justru dimanfaatkan untuk hal-hal terlarang yang menjerumuskan pemerintah setempat.
Oleh karena itu Mendes PDT Yandri mengapresiasi Program Jaga Desa. Program itu membantu menjaga langkah aparat dan masyarakat desa dalam menggunakan Dana Desa. Ia juga optimis Program Jaga Desa bisa mempermudah terwujudnya target pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
Diketahui, Program Jaga Desa merupakan platform inovatif yang dirancang untuk memantau dan mengawal penggunaan Dana Desa. Selain memastikan penggunaan Dana Desa tepat sasaran, efektif, akuntabel, dan transparan, Program Jaga Desa juga membantu para kepala desa dan aparatnya untuk tidak melanggar setiap aturan yang telah ditentukan setiap tahunnya.
Keberadaan Program Jaga Desa bernilai penting, kata dia, mengingat tidak semua kepala desa dan perangkatnya memiliki latar belakang pengelolaan dan pemanfaatan keuangan yang bersumber dari pemerintah. Dengan demikian, menurut Mendes Yandri, perlu dilakukan penjagaan dan pengawasan agar kasus penyelewengan Dana Desa tidak lagi bertambah. (ant)
