PEMERINTAH Kota (Pemkot) Mataram diminta menjadikan persoalan sampah sebagai program super prioritas, menyusul tidak terealisasinya anggaran pengadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kebontalo, Ampenan Utara dan kendaraan roda tiga dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk Kota Mataram.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., menjawab Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Jumat, 4 Juli 2025 emarin. Menurut dia, kegagalan dalam merealisasikan anggaran dari pusat harus dijadikan pelajaran penting bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram agar memiliki rencana cadangan atau backup planning.
Rachman menegaskan bahwa DLH perlu menyusun skema alternatif guna memenuhi kebutuhan operasional, terutama untuk pengelolaan sampah yang terus menjadi persoalan utama di kota ini. “Dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram, seharusnya pemerintah bisa mulai secara bertahap mengalokasikan anggaran untuk menyicil kebutuhan DLH,” ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini menekankan bahwa permasalahan sampah di Kota Mataram tak bisa dibiarkan terus berlarut. Apabila belum ada langkah nyata menjadikan pengelolaan sampah sebagai program prioritas, maka persoalan tersebut akan terus menjadi beban bersama.
“Kalau anggaran dari pusat tidak terealisasi, maka dengan anggaran yang ada di APBD seharusnya Pemkot bisa mengupayakan secara bertahap pemenuhan kebutuhan DLH,” tegasnya.
Rachman menyatakan komitmen Komisi III untuk mengawal agar alokasi anggaran untuk sektor kebersihan, terutama pengelolaan sampah, menjadi perhatian utama dalam pembahasan KUAPPAS Perubahan tahun ini. Program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat akan menjadi prioritas untuk disetujui dan didorong pelaksanaannya.
“Kami di Komisi III akan mendorong agar anggaran kebersihan ini menjadi program super prioritas. Kami juga mengajak semua OPD untuk mendukung dengan cara berhemat dan mengutamakan program-program reguler terlebih dahulu,” ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra ini berharap agar seluruh warga Kota Mataram serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa mendukung langkah Komisi III dalam menjadikan penanganan sampah sebagai fokus utama tahun anggaran 2025. (fit)
