Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tengah mengkaji opsi penggabungan (merger) sejumlah sekolah dasar negeri yang mengalami kekurangan murid. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan jumlah rombongan belajar (rombel) serta memastikan kualitas proses pembelajaran tetap terjaga di tengah tren penurunan jumlah siswa di beberapa sekolah negeri.
Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan instansi terkait saat ini sedang membahas berbagai skenario terbaik untuk menyikapi kondisi tersebut.
“Kepala Dinas Pendidikan sudah menyampaikan, memang ada beberapa sekolah di Kota Mataram yang mengalami defisit atau kekurangan siswa. Jadi ini akan kita bahas supaya ada pemerataan,” ujarnya saat diwawancarai pada Jumat, 4 Juli 2025.
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada daya tampung sekolah, namun juga berdampak pada efisiensi pembelajaran di ruang kelas. Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses belajar mengajar diupayakan tetap berjalan dengan baik.
“Meskipun tidak bisa memenuhi secara maksimal rombelnya, paling tidak proses belajar mengajar di sekolah tersebut tetap berjalan, dengan jumlah siswa yang masih ideal dalam proses belajar mengajar,” jelasnya.
Salah satu opsi yang mulai mencuat adalah menggabungkan sekolah-sekolah yang kekurangan siswa, agar rombel bisa dioptimalkan dan efisiensi pengelolaan sekolah bisa tercapai. “Ada gagasan ke situ, supaya rombelnya termaksimalkan,” katanya.
Namun demikian, Wali Kota juga menyoroti potensi dampak dari langkah merger tersebut, terutama terkait distribusi guru dan tenaga pendidik. Jika dua atau lebih sekolah digabung, maka akan ada penyesuaian jumlah guru dan lokasi mengajar.
“Tentu ada konsekuensinya, mungkin guru yang mengajar ini yang dipertimbangkan. Karena di-merge, berarti gurunya harus bergeser juga,” imbuhnya.
Proses pembahasan teknis, termasuk pendataan, distribusi guru, dan kesiapan infrastruktur, kini tengah dibahas oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram. Mohan menyebutkan, langkah ini harus disusun dengan cermat agar tidak menimbulkan dampak sosial maupun psikologis, baik bagi siswa maupun guru yang terdampak.
“Itu akan kita bahas, bagaimana jalan terbaiknya. Karena SPMB juga masih terus berjalan prosesnya, belum selesai,” pungkasnya.
Pemerintah Kota Mataram menargetkan penyelesaian skema akhir sebelum tahun ajaran baru, sambil terus memantau dinamika penerimaan siswa di masing-masing sekolah.(hir)
