Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram dipastikan tidak mampu memperbaiki secara keseluruhan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Hal ini disebabkan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja sangat terbatas.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Lale Wediahning ditemui pada, Selasa, 15 Juli 2025 menjelaskan, perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir dinilai tidak mampu diakomodir secara keseluruhan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Skema dilakukan dengan membuat skala prioritas dan bersifat mendesak, sehingga akses antara lingkungan satu dengan lingkungan lainnya terhubung. “Kalau APBD tidak mampu untuk memperbaiki secara keseluruhan,” terangnya.
Pihaknya telah menginventarisir kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, tanggul, beronjong, dan lain sebagainya. Proses assesment ini belum termasuk kerusakan di beberapa permukiman warga. Sebab, tembok rumah warga yang berdekatan dengan drainase jebol.
Penghitungan ini bukan hanya fokus pada saluran di sungai tetapi saluran drainase menghubungkan kawasan satu dengan lain. Contohnya, di Lingkungan Kekalik Kijang dengan Perumahan Bumi Selaparang Asri. Di lokasi itu, terdapat tanggul jebol dan tembok pembatas rusak. “Di BTN Sweta dan Lingkungan Kebon Duren juga kita masih menghitung,” ujarnya.
Lale mengatakan, kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur masih dihitung secara keseluruhan, tetapi diharapkan perbaikan infrastruktur skala kecil juga dibantu melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan. Sebab, Balai Besar Wilayah Sungai NT I telah membantu perbaikan bronjong di Lingkungan Karang Kemong, Kelurahan Cakranegara Barat.
Sementara, kebutuhan anggaran perbaikan jembatan telah dihitung. Ia mengakui, butuh dana perbaikan jembatan cukup besar sehingga proses pembangunan melalui tender. “Walaupun bencana harus tetap mekanisme tender tidak bisa melalui swakelola,” ujarnya.
Lale merincikan, perbaikan jembatan di Mahkota Bertais dari perhitungan awal diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp2,3 miliar, tetapi ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Sebab, jalan harus ditinggikan sehingga perhitungannya membutuhkan anggaran Rp2,6 miliar.
Sementara, jembatan di Lingkungan Karang Kemong hitungan terakhir sekitar Rp2,4 miliar karena bentangan jembatan yang rusak mencapai 14 meter. ‘’Beronjong mundur dan untuk pondasi jembatan diluar beronjong konsekuensinya bentang jembatan lebih panjang,’’ demikian kata dia. (cem)
