Mataram (Suara NTB) – Pada tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara khusus melakukan pembinaan kepada lembaga di dua kabupaten, yakni Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dan Kota Mataram.
Pembinaan ini menyoal penggunaan bahasa negara di ruang publik dan tata naskah dinas. Setelah akhir bulan lalu menyelenggarakan pembinaan di Kota Mataram, di bulan Agustus 2025 ini, pembinaan dilanjutkan di Kabupaten Lombok Tengah.
Rangkaian pertama dari pembinaan ini adalah pemantauan lembaga dalam penggunaan Bahasa negara. Tim bergerak ke sebanyak 25 lembaga di Kabupaten Lombok Tengah, terdiri atas 13 sekolah, 3 lembaga swasta, dan 9 OPD. Rencananya, pemantauan akan dilakukan selama tiga hari. Pemantauan di hari pertama dibuka dengan pertemuan Kepala Balai Bahasa NTB dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
Kepala Balai Bahasa NTB, Dwi Pratiwi bersama Tim Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara di Kabupaten Lombok Tengah hadir langsung di Kantor Setda Kabupaten Lombok Tengah. Ia menyampaikan agenda pembinaan lembaga yang akan dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi NTB selama lima tahun ke depan. Pemantauan dan Sosialisasi kepada 25 lembaga menjadi agenda terdekat yang akan dilaksanakan pada 20 Agustus 2025 mendatang.
Tujuan pelaksanaan pembinaan lembaga ini juga turut disampaikan oleh Dwi Pratiwi. Sesuai amanat Permendikdasmen Nomor 2, pemantauan penggunaan Bahasa negara di ruang publik menjadi hal fundamental dalam penguatan jati diri bangsa. Dwi juga meminta dukungan penuh dari seluruh pemerintah daerah agar penggunaan bahasa negara ini dikomando dan disahkan melalui regulasi yang sah.
Hal ini juga berlaku sama dengan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia yang perlu diupayakan oleh pendidik dan pegawai pemerintah. “Kami harap Pak Sekda memberi pengawalan terkait penggunaan Bahasa negara dan kemahiran berbahasa Indonesia di Kabupaten Lombok Tengah,” tuturnya.
Sekda Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya menyampaikan dukungan penuh terhadap program-program ini. Secara tegas, ia meminta agar staf menyediakan ruang pertemuan untuk penyelenggaraan sosialisasi penggunaan bahasa negara di geudng kantor Bupati. Firman juga memberi informasi terkait berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengutamaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah.
“Kami mengadakan beragam lomba terkait bahasa, salah satunya lomba mendongeng menggunakan bahasa Sasak untuk perayaan HUT RI,” jelasnya.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini merupakan angin segar bagi upaya pelesetarian bahasa daerah, sesuai Trigatra Bangun Bahasa yang kedua. Dwi mengaku senang sebab sudah semestinya pengawalan penggunaan bahasa juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Selepas pertemuan dengan Sekda dilakukan, tim berkeliling ke sejumlah OPD dan sekolah yang menjadi target pembinaan. Beberapa sekolah yang dikunjungi mencakup SDN 1 Kuta, SMPN 4 Praya, SMKN 1 Pujut, Ponpes Darul Muhajirin, dan Sekolah Internasional Mandalika Intercultural School.
Sementara itu, OPD yang dilibatkan di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lombok Tengah. Pemantauan dilakukan dengan melakukan pendokumentasian penggunaan bahasa di daerah wisata, ruang publik kantor, dan surat keluar. Pemantauan masih akan berlanjut hingga 9 Agustus 2025. (ron)
