Bima (Suara NTB) – Tenaga pengajar untuk program Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima akan direkrut dari kalangan ASN, minimal berstatus PPPK. Namun, jumlah kebutuhan dan kualifikasinya belum ditentukan karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, Faturrahman, menjelaskan rencana pemetaan tenaga pengajar untuk program Sekolah Rakyat, masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat.
“Untuk jelas terkait kualifikasi guru bagaimana, kami masih menunggu juknis,” sebutnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 28 Agustus 2025.
Ia juga menegaskan, seberapa banyak tenaga pengajar yang dibutuhkan belum diletahui dengan jelas. “Berapa banyak guru yang dibutuhkan belum jelas. (Tapi sepertinya) untuk kualifikasi tenaga pengajar yang dijaring adalah guru lulusan S1 di masing-masing jurusan atau bidang yang memiliki kemampuan tambahan di berbahasa Inggris,” tuturnya.
Akan tetapi, Faturrahman megatakan, pada tahap awal rencana pembukaan Sekolah Rakyat difokuskan pada jenjang SD dan SMP. Guru SD dan SMP akan direkrut secara terpisah sesuai kebutuhan masing-masing jenjang.
“Perencanaan awalnya kan SD dan SMP. Jadi nanti guru SD-nya sendiri, SMP-nya sendiri,” ujarnya.
Terkait status kepegawaian, tenaga pengajar yang akan dijaring hanya dari kalangan ASN, minimal berstatus PPPK. Guru non-ASN atau guru lepas tidak bisa diikutsertakan.
“Tenaga pengajar ini dijaring pada ASN minimal PPPK. Tidak bisa guru lepas,” ucapnya.
Ia menambahkan, pihaknya sebenarnya sangat mendorong agar proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, bukan melalui penunjukan langsung. Hal itu dinilai penting untuk memberikan kesempatan yang sama bagi siapa pun yang memenuhi kriteria.
“Sebenarnya maunya kita kalau ada perintah adanya pembukaan penjaringan gurunya, artinya siapa pun yang memenuhi kriteria dibuat terbuka gitu maunya kita, bukan penunjukan,” pungkasnya.
Program Sekolah Rakyat yang tengah dipersiapkan pemerintah ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu. Pemerintah Kabupaten Bima saat ini masih menunggu kejelasan mekanisme perekrutan dan petunjuk teknis resmi sebelum membuka proses penjaringan tenaga pengajar. (hir)
