Mataram (Suara NTB) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menyatakan dukungan penuh kepada H. Muhammad Murdiono sebagai calon Ketua Umum (Ketum) DPP PPP periode 2025–2030. Keputusan ini diambil dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) yang digelar bersama dengan Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) dari 10 DPC PPP se-NTB, Senin (8/9/2025) di Mataram.
Agenda utama Mukerwil dan Mukercab bersama ini adalah menentukan arah dukungan dalam Muktamar X DPP PPP yang dijadwalkan berlangsung pada 27–29 September 2025 di Jakarta. Hasilnya, seluruh pengurus DPW dan DPC PPP se-NTB sepakat bulat mengusung dan memenangkan H. Muhammad Murdiono sebagai Ketua Umum DPP PPP.
“DPW PPP NTB setelah melakukan Mukerwil dan Mukercab DPC PPP se-NTB, dengan ini memutuskan mendukung dan memenangkan Bapak H. Muhammad Murdiono sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2025–2030,” tegas Sekretaris DPW PPP NTB, H. Mohammad Akri saat membacakan hasil keputusan.
Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir, menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada figur lain baik dari internal maupun eksternal partai yang secara serius menyatakan kesiapan maju sebagai calon Ketua Umum.
“Memang banyak spekulasi soal calon dari luar. Tapi semuanya tidak jelas. Ada yang mundur secara teratur, dan sampai sekarang hanya Pak Murdiono yang benar-benar siap,” ungkap Muzihir.
Ia juga menyampaikan bahwa PPP saat ini memerlukan sosok pemimpin dari internal partai yang memiliki komitmen kuat untuk membenahi dan membangkitkan kembali partai pasca kegagalan lolos ke parlemen dalam Pemilu 2024.
“PPP tidak ada di Senayan. Untuk menghidupi partai ini, kita butuh lebih dari sekadar Ketum – harus ada tenaga, pikiran, dan dana. Pak Murdiono menunjukkan komitmen untuk menebus kegagalan kita bersama,” tambahnya.
Muzihir juga mengimbau seluruh jajaran pengurus DPC PPP se-NTB untuk tidak melakukan manuver politik pada saat Muktamar nanti. Ia menekankan bahwa keputusan bersama yang sudah diambil harus dijaga demi menjaga kekompakan wilayah.
“Kita sudah sepakat. Tidak perlu ada riak-riak di luar. Kalau sudah di Jakarta, serahkan pada Ketua DPW. Insya Allah saya akan amanah,” pungkasnya. (ndi)
