Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memutuskan menambah penyertaan modal sebesar Rp8 miliar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Gerbang NTB Emas (GNE). Kebijakan ini diambil untuk membantu perusahaan menyelesaikan sejumlah persoalan keuangan, khususnya tunggakan pajak yang menghambat operasional.
Plt. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Muslim, ST., M.Si., di Mataram, Senin, 8 September 2025, mengatakan bahwa keputusan penyertaan modal tersebut telah dibahas bersama DPRD NTB dan kini tengah dalam tahap finalisasi.
“Pengurus GNE sebelumnya meninggalkan sejumlah persoalan. Namun sejak PLT Dirut yang baru, Lalu Anas Amrullah, masuk, sudah ada upaya nyata menyicil utang sebesar Rp400 juta per bulan dari usaha beton. Ini inisiatif bagus meski tanpa tambahan modal,” ujarnya.
Muslim menjelaskan, salah satu kendala utama yang dihadapi GNE saat ini adalah tunggakan pajak yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Kondisi ini menyebabkan sistem administrasi perusahaan diblokir oleh Kementerian Hukum dan HAM (AHU), sehingga tidak memungkinkan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Jadi yang dibantu oleh pemerintah adalah menyelesaikan tunggakan pajak. Kalau ini selesai, perusahaan bisa melaksanakan RUPS dan membuka kembali akses AHU yang selama ini terblokir,” terangnya.
Ia menilai manajemen baru GNE menunjukkan kinerja positif dengan berani melakukan pembenahan internal meskipun dalam keterbatasan. Kehadiran pemerintah melalui penyertaan modal diharapkan mampu memulihkan aktivitas usaha perusahaan.
“Artinya, meski menyisihkan Rp400 juta per bulan untuk cicilan utang, mereka masih bisa menggaji karyawan dan menjalankan operasional. Maka, Pemprov memberikan kesempatan kepada GNE untuk berbenah,” tegas Muslim.
Ia juga menekankan pentingnya penempatan komisaris dari unsur pemerintah di setiap BUMD, termasuk GNE, sebagai bentuk pengawasan sejak dini.
“Dengan adanya komisaris dari pemerintah, pola pengendalian bisa dilakukan sejak awal. Kalau ada tanda-tanda kesulitan, bisa segera diambil langkah penyelamatan sebelum terlambat,” jelasnya.
Terkait struktur organisasi GNE, Muslim menyebut hal itu akan diputuskan dalam RUPS setelah persoalan pajak diselesaikan.
“Struktur pengurus definitif akan dibahas dalam RUPS. Pemilik saham bersama manajemen akan menentukan langkah terbaik,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa alokasi dana Rp8 miliar yang disiapkan Pemprov NTB sudah dikomunikasikan dengan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dan sepenuhnya akan digunakan untuk pelunasan utang pajak GNE.
“Target utamanya jelas: utang pajak harus lunas agar perusahaan bisa kembali beroperasi secara normal. Dalam kondisi terbatas saja mereka bisa menyicil, apalagi setelah normal. Nantinya mereka bisa ekspansi, bekerja sama dengan pihak lain, dan melaksanakan RUPS untuk mempertanggungjawabkan kegiatan sebelumnya sekaligus merancang program ke depan,” pungkasnya. (bul)
