Mataram (suarantb.com) – Renovasi Kantor DPRD NTB membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Hal ini menyusul kondisi gedung utama yang rusak parah diduga akibat dibakar massa. Bangunan lantai atas gedung tidak bisa diselamatkan. Begitu pun fasilitas yang ada di dalamnya.
Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi mengatakan, berdasarkan hasil pengecekan, kondisi gedung wakil dewan NTB itu sudah hancur. Karena itu, membutuhkan renovasi total.
“Kalau hitungan saya di atas Rp100 miliar. Tentunya akan ada tambahan biaya sendiri,” ujarnya, Sabtu, 13 September 2025.
Namun, ia memastikan gedung itu tidak akan dibangun ulang. Hanya direnovasi dengan menyesuaikan kondisi terkini di daerah. Misalnya, ada tambahan ruangan karena anggota dewan yang bertambah, semula 55 menjadi 66 anggota. Begitu juga dengan adanya potensi zona megathrust hingga magnitudo 9, sehingga bangunan dibuat tahan gempa berkekuatan tersebut.
Di samping itu, ia menekankan renovasi kantor DPRD NTB harus segera dilakukan. Mengingat kantor itu menjadi tempat para legislatif menentukan keputusan untuk NTB ke depan. Untuk itu, menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat, pihaknya datang mengecek untuk segera diusulkan anggaran yang tepat untuk renovasi kantor DPRD NTB.
“Beberapa komitmen yang sudah ada, petintah dari pak Menteri untuk mempercepat proses ini agar gedung segera dipergunakan,” katanya.
Menyinggung soal adanya usulan pembangunan baru yang menelan anggaran hingga Rp200 miliar. Politisi Partai Nasdem itu berharap perbaikan tidak sampai menelan anggaran sebesar itu.
“Nanti kita sesuikan. Mudah-nudahan anggarannya tidak sebesar itu. Tentunya anggaran ini sesuai dengan kebutuhan,” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin membeberkan, renovasi yang dilakukan memperhatikan beberapa aspek. Seperti menambah beberapa dinding beton untuk tahan gempa hingga magnitudo 9.
“Dinding beton namanya dinding geser yang untuk meningkatkan kapasitas. Yang dulu perhitungannya magnitudo 6 sampai 7. Nantinya bisa sampai magnitudo 9, sehingga bangunan ini walaupun gempa tetap akan ramah penghuninya,” jelasnya.
Adapun renovasi kantor ini ditargetkan bisa rampung di tahun 2026. Sementara untuk pembangunannya masih proses penyelesaian administrasi di Kementerian PU.
Pemerintah Pusat Siapkan Anggaran hingga Rp900 Miliar
Pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar Rp900 miliar untuk merenovasi fasilitas umum yang rusak akibat aksi demonstrasi. Anggaran sejumlah tersebut untuk memperbaiki gedung hingga halte yang rusak imbas demo. Termasuk Kantor DPRD NTB.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah membuat tiga kategori atas kerusakan fasilitas umum akibat demonstrasi tersebut. Kerusakan ringan akan dibiayai oleh APBD atau CSR dengan skema gotong royong.
Begitupun dengan kerusakan sedang. Bagi daerah yang memiliki anggaran, diimbau untuk segera merenovasi, sementara bagi daerah dengan fiskal lemah akan dibantu oleh APBN.
Untuk kerusakan berat, akan menggunakan APBN, melalui anggaran Menteri Pekerjaan Umum (PU). “DPRD Kota Makasar, di Kediri Kantor DPRD dan Kantor Bupati. NTB mungkin akan dibantu dari Kementerian PU,” ujarnya pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin, 8 September 2025. (era)
