UPAYA integrasi sistem yang tengah dikembangkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi. Termasuk terkait keluhan sumber daya manusia (SDM) yang kerap kali meninggalkan pekerjaan sebelum proses berakhir.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Siti Fitriani Bakhreisyi dalam rapat kerja Komisi II dengan OPD mitra, belum lama ini. Menurut dia, implementasi sistem terpadu akan mempermudah proses-proses kerja serta mengurangi ketergantungan pada SDM yang tidak konsisten.
“Dari BKD ini sebagai integrasi sistem, kita harapkan bisa menjadi jawaban atas troubleshoot yang selama ini terjadi, khususnya terkait SDM yang pulang sebelum tugas selesai,” ujarnya dalam forum tersebut.
Ia menambahkan bahwa meskipun proses integrasi memerlukan waktu dan tahapan yang bertahap, langkah ini tetap dapat disederhanakan melalui pendekatan yang sistematis dan efisien. Harapannya, kebijakan yang akan diterapkan nantinya dapat mengutamakan peluang dan potensi baru dibandingkan mempertahankan sistem lama yang tidak lagi efektif.
“Kalau ternyata ada kebijakan yang menyebabkan beban atau kerugian lebih besar daripada manfaatnya, lebih baik kita tinggalkan dan fokus pada penerimaan sistem yang baru,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, perhatian juga diberikan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang tergabung dalam grup Koperasi Merah Putih. Salah satu perwakilan dari kelompok ini menekankan pentingnya peningkatan pelatihan dan penyediaan alat bantu yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan UMKM.
“Saya melihat monitoring dan proses di grup Koperasi Merah Putih cukup bagus. Tapi untuk UMKM pemula maupun yang sudah berdampak, perlu ada evaluasi lebih lanjut terkait pelatihannya dan juga alat bantu yang diberikan,” ujar politisi Nasdem ini.
Evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan UMKM dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi lokal dapat berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Kolaborasi antara dinas terkait dan pelaku UMKM pun dinilai krusial dalam mewujudkan transformasi ekonomi berbasis kerakyatan.
Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti masukan-masukan tersebut dalam bentuk kebijakan konkret yang mampu menjawab kebutuhan birokrasi modern dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. (fit)
