Mataram (Suara NTB) – Stok beras premium lokal di retail modern telah tiga pekan kosong. Pemerintah belum memberikan solusi apapun terhadap kondisi tersebut. Pengusaha beras lokal merasa dirugikan dan mulai mengurangi karyawan.
Pengusaha beras lokal di Mataram mengeluhkan, pemerintah belum memberikan solusi apapun terkait keluhan masyarakat terkait kosong beras premium di retail modern. Pengusaha tidak mau merugi menjual beras sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp14.900 per kilogram. Pasalnya, harga gabah yang dibeli di petani dan ongkos produksi belum mencukupi.
“Kalaupun ada saya taruh di beberapa toko. Saya hanya menghabiskan stok beras di gudang saja,” kata sumber yang enggan disebut identitasnya dikonfirmasi pada, Jumat, 19 September 2025.
Ketidakpastian pemerintah untuk menjamin perubahan HET beras ini, justru berdampak terhadap bisnis mereka. Ia pun mulai mengurangi karyawan untuk mengurangi biaya operasional. “Satu orang sudah saya berhentikan. Apa yang mau dikerjakan kalau kondisi seperti ini,” pungkasnya.
Ia mendesak pemerintah mengubah HET beras premium dan mengembalikan pada harga acuan. Jika tidak ada perubahan kebijakan maka akan mematikan usaha pedagang beras.
Harga gabah lanjutnya, pasti akan mengalami lonjakan di periode bulan Oktober-Desember. Selama tiga bulan akan terjadi hujan dan praktis petani menaikan harga gabah. “Harga gabah sekarang saja Rp6.500 per kilogram terus HET beras premium Rp14.900 per kilogram. Kami tidak dapat apa-apa,” kritiknya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Lalu Jauhari mengatakan, keluhanan yang disampaikan oleh pengusaha beras maupun retail modern telah disampaikan saat rapat dengan Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Satgas Pangan. Aspirasi mereka akan disampaikan ke Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sehingga diharapkan ada perubahan harga beras premium. “Kita sudah sampaikan dan semoga ada perubahan HET beras premium,” harapnya.
Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik mengatakan, persoalan ini sangat dilematis karena ada dua sisi yang berbeda. Petani dan masyarakat (pengusaha,red) memiliki kepentingan berbeda. Namun demikian, pemerintah perlu mencari solusi yang adil dan tepat, agar tidak ada masyarakat yang dirugikan. “Pemerintah harus mencari solusi melalui terobosan-terobosan di sektor pertanian seperti subsidi pupuk dan operasi pasar,” katanya.
Politisi Partai Golkar Kota Mataram menegaskan, harga beras premium semestinya tidak dipatok melalui HET, melainkan ditentukan oleh mekanisme pasar. Beras premium memiliki pangsa pasar berbeda khususnya kalangan ekonomi menengah ke atas. Berbeda halnya dengan beras medium perlu diatur regulasinya oleh pemerintah. “Semestinya yang diatur itu beras medium bukan beras premium. Harga beras premium harus dikembalikan ke mekanisme pasar,” tegasnya. (cem)
