Praya (Suara NTB) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmennya memperluas pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar manfaatnya bisa langsung dirasakan petani, khususnya buruh tani tembakau.
Dia mengatakan, salah satu program yang tengah ia jajaki adalah asuransi produksi untuk melindungi petani dari risiko gagal panen.
“Kita sedang menjajaki program asuransi pertanian bagi petani tembakau, terutama untuk melindungi mereka saat gagal panen karena faktor cuaca seperti hujan agar ongkos produksi bisa kembali lewat sistem asuransi,” ujarnya, Rabu, 24 September 2025.
Ia mengakui, manfaat DBHCHT sejauh ini masih dirasakan minim oleh petani. Karena itu, ia berkomitmen agar ke depan anggaran tersebut benar-benar memberi dampak nyata bagi petani tembakau, terutama mereka yang tinggal di dusun-dusun.
Mantan Dubes RI untuk Turki itu turut menyinggung sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Meski sebagian berada di luar kewenangan provinsi, ia menegaskan tetap bertanggung jawab sebagai pemimpin.
“Apapun alasannya, saya sebagai pemimpin meminta maaf dan tahun depan insyaallah hal ini tidak akan terulang lagi. Seluruh kemampuan dan tenaga akan kita kerahkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan tiga pilar visi-misi pemerintahannya. Pertama, fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem. NTB masih termasuk 12 provinsi termiskin di Indonesia dengan angka hampir 12 persen dan 2,04 persen di antaranya tergolong miskin ekstrem.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Iqbal menekankan pentingnya ketahanan pangan berbasis pertanian, agroforestri, dan agromaritim. Salah satu langkah konkret yang ia tempuh adalah pembangunan jalan tani berbasis swadaya masyarakat saat masa jeda tanam guna menambah penghasilan petani.
Selain itu, Pemprov NTB juga menggulirkan program pemberdayaan desa dengan alokasi Rp300–500 juta per desa untuk menggerakkan ekonomi pedesaan. Khusus desa miskin ekstrem, menggunakan pendekatan “Desa Berdaya Transformatif” dengan target keluar dari kategori miskin ekstrem dalam waktu dua tahun.
“Kita harus masuk secara keroyokan dengan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, LSM, CSR perusahaan dan para dermawan harus bergerak bersama. Harapannya, dalam setahun desa bisa keluar dari kemiskinan,” pungkasnya.
STN Sebut Tiga Solusi untuk Petani Tembakau
Di sisi lain, Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN) Ahmad Rifai menyampaikan tiga solusi untuk mengatasi masalah petani tembakau di NTB. Untuk jangka pendek, ia mendesak Pemprov NTB segera menjalin komunikasi dengan pengusaha di luar daerah.
“Telepon bos-bos yang ada di Jakarta agar menambah kuota untuk tembakau kering di gudang di daerah ini. Itu solusi jangka pendeknya,” ujarnya.
Untuk jangka menengah, Rifai mendorong pemanfaatan BUMD dan Koperasi Merah Putih dalam menyerap hasil panen petani.
“Dengan adanya campur tangan BUMD dan Koperasi Merah Putih, kepentingan petani tembakau akan mudah terakomodir oleh pemerintah,” jelasnya.
Sedangkan solusi jangka panjang menurutnya adalah pendirian oven pengering tembakau oleh pemerintah daerah.
“Baiknya pemerintah daerah mendirikan oven kemudian membeli tembakau basah dari petani. Pemerintah daerah yang akan mengeringkan tembakau itu dan menyerap tenaga kerja dalam enam bulan,” pungkasnya.
