Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram akan mengumpulkan seluruh kepala dapur program makan bergizi gratis (MBG) pada pekan depan. Pertemuan tersebut direncanakan untuk membahas berbagai isu teknis, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sistem pengawasan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program di lapangan.
Sekda Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, menyampaikan, pertemuan ini menjadi langkah penting dalam membangun komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dengan pengelola dapur MBG atau Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG). Dengan dialog terbuka ini, Pemkot berharap mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan kebutuhan di lapangan.
“Kita ingin mendengar langsung dari kepala dapur terkait kendala apa saja yang mereka alami. Pemanggilan tidak ada kaitannya dengan apapun, tapi membangun komunikasi agar koordinasi lebih baik,” ujarnya, Kamis, 2 Oktober 2025.
Alwan menyebutkan, hingga saat ini terdapat sekitar 27 dapur MBG yang telah terdaftar dan melayani siswa-siswa di Kota Mataram. Namun, jumlah ini dinilai masih belum ideal untuk menjangkau seluruh penerima manfaat.
“Satu dapur saat ini bisa menangani hingga 3.000 siswa. Ini sangat besar, sehingga perlu ada evaluasi kembali dari sisi distribusi dan kapasitas,” tambahnya.
Sebagai solusi, lanjutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan penghitungan ulang dan pengelasteran wilayah, agar beban kerja setiap dapur lebih proporsional dan kualitas layanan bisa tetap terjaga.
Pertemuan juga akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi sejauh mana dapur MBG telah memenuhi syarat SLHS, serta mendata dapur yang belum memilikinya. SLHS menjadi bagian penting dari jaminan mutu dan keamanan pangan yang disediakan kepada siswa.
Pengawasan program pun akan diperkuat melalui keterlibatan lintas sektor, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
“Tujuan kita adalah memastikan bagaimana kehigienisannya, kekurangannya apa, dan seperti apa pengawasannya. Supaya kita semua bekerja demi anak-anak bangsa dan negara,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa dapur MBG yang belum memiliki SLHS hingga Oktober 2025 akan ditutup oleh BGN. Langkah ini diambil menyusul sejumlah kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan dapur MBG di berbagai daerah.
Pemerintah memberikan waktu satu bulan kepada seluruh SPPG untuk segera mengantongi sertifikat tersebut agar dapat terus beroperasi sesuai standar kesehatan dan sanitasi.
Menanggapi pengembangan fasilitas dapur baru, Alwan mengungkapkan bahwa Pemkot Mataram telah mengusulkan empat lokasi pembangunan dapur kepada BGN. Namun, baru satu yang disetujui, yakni di wilayah Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram. (pan)
