Oleh: Farid Tolomundu
(Pemerhati Kebijakan Publik)
Di tengah perbincangan hangat mengenai kerja sama penyediaan air bersih berbasis Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Gili Matra, beredar kabar tentang permintaan dokumen oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagian publik mungkin segera mengambil kesimpulan negatif. Padahal, jika dicermati, daftar dokumen yang diminta justru memberikan satu kesempatan langka: menilai proyek ini secara objektif dan menyeluruh, berlandaskan data dan fakta.
Tulisan ini mengajak kita untuk menelaah inti perkara dengan tenang, melalui tiga pertanyaan mendasar yang dapat dijawab dengan bukti dokumen.
1. Apakah Proyek Dijalankan Melalui Prosedur yang Benar?
Jejak waktu (timeline) adalah kuncinya. Proyek ini berawal pada tahun 2016, ketika Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) membuka pintu bagi PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) untuk mempresentasikan gagasannya dalam skema unsolicited. Ini adalah suatu mekanisme prakarsa murni dari badan usaha yang diakui dalam regulasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Poin krusial dari skema ini adalah seluruh biaya investasi menjadi tanggung jawab penuh pihak swasta (PT TCN), tanpa ada dana yang keluar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bukan hanya tanpa mengeluarkan biaya investasi, model bisnis ini justru dirancang untuk memberikan pendapatan bagi PDAM, yang diperoleh dari selisih antara harga beli air curah dari TCN dan harga jualnya kepada masyarakat.
Setelah mendapat persetujuan arah dari Bupati Lombok Utara pada September 2016 sebagai solusi pemenuhan air minum di destinasi wisata yang tumbuh pesat, Studi Kelayakan (Feasibility Study) pun dipaparkan, mendapat masukan kritis, dan disempurnakan. Langkah selanjutnya adalah penetapan PT TCN sebagai badan usaha pemrakarsa pada Desember 2016. Penting dicatat, kompensasi yang diberikan bukanlah right to match (hak menyamai penawaran terbaik), melainkan tambahan nilai 10% dalam proses lelang. Pilihan ini secara fundamental tetap menjaga kompetisi, karena peserta lain masih sangat mungkin menang jika total skor teknis dan biayanya melampaui penawaran pemrakarsa.
Proses lelang itu sendiri baru bergulir delapan bulan setelah pergantian pimpinan PDAM, yakni pada Desember 2017. Seluruh tahapan formal seperti pembentukan panitia, pengumuman prakualifikasi, hingga rapat penjelasan (aanwijzing) telah digelar. Fakta bahwa pada akhirnya hanya ada satu peserta yang mendaftar tidak serta-merta berarti terjadi kolusi. Teknologi SWRO di pulau kecil memiliki tantangan teknis dan finansial yang nyata, mulai dari logistik material yang mahal, ketergantungan pada pasokan energi yang stabil, hingga isu pengelolaan limbah garam (brine). Faktor-faktor inilah yang secara alamiah menyaring minat pasar. Di atas kertas, prosedur tetap berjalan sesuai aturan hingga penandatanganan perjanjian pada 16 Januari 2018. Bahkan, penyesuaian kontrak melalui addendum yang kerap dipersoalkan justru memuat satu detail penting yang sering terlewat dari sorotan: laju kenaikan tarif tahunan diturunkan dari 8% menjadi 3,5%, sebuah keputusan yang lebih berpihak pada kepentingan pelanggan.
2. Apakah Proyek Memberikan Manfaat yang Nyata?
Inilah alasan kedua mengapa permintaan dokumen oleh KPK patut disambut baik: ia mendorong kita untuk melakukan triangulasi data layanan. Rangkaian dokumen yang diminta dapat membentuk satu alur pembuktian yang lurus dan logis. Alur ini dimulai dari surat permintaan pasokan air oleh PDAM kepada operator, berlanjut ke berita acara serah terima volume air, kemudian menjadi dasar bukti pembayaran sesuai volume yang diterima, hingga akhirnya tercatat sebagai data realisasi penjualan kepada setiap kelas pelanggan.
Jika keempat simpul data ini terhubung secara konsisten dari bulan ke bulan, maka publik dapat melihat hal yang paling esensial: pembayaran oleh PDAM selalu didasarkan pada jasa yang benar-benar diserahkan oleh operator, dan jasa tersebut termanifestasi menjadi layanan nyata yang dirasakan oleh pelanggan. Pada titik ini, perdebatan tidak lagi mengawang di ruang persepsi, tetapi mendarat pada angka-angka yang dapat diverifikasi.
3. Apakah Aliran Dananya Wajar dan Dapat Dilacak?
Permintaan data rekening koran, baik milik institusi maupun pribadi, seringkali menimbulkan ketegangan. Namun, ini adalah standar dalam pemeriksaan modern yang menganut prinsip follow the money. Cara menilai kewajaran arus dana sebenarnya cukup sistematis. Pemeriksaan akan berfokus pada pencarian anomali, seperti lonjakan transaksi signifikan yang waktunya berimpitan dengan momen-momen pengambilan keputusan krusial dalam proyek. Apabila ditemukan transaksi besar, langkah selanjutnya adalah memverifikasi apakah sumbernya dapat dijelaskan secara sah, misalnya berasal dari gaji, penjualan aset yang tercatat, atau pinjaman resmi. Pada saat yang sama, pemeriksa akan memastikan seluruh pembayaran dari PDAM kepada mitra swasta dilakukan melalui kanal perbankan resmi dan selalu ditopang oleh dokumen pendukung yang valid. Jika tidak ditemukan lonjakan dana yang janggal dan setiap transaksi memiliki asal-usul yang sah, maka prasangka adanya “dana gelap” akan kehilangan pijakannya.
Menyeberangi Kebisingan: Membedakan Persaingan Usaha dan Korupsi
Dalam sengketa yang kompleks, publik terkadang menyamakan dua ranah hukum yang berbeda. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai ada atau tidaknya perilaku anti-persaingan (seperti kolusi tender) dan menjatuhkan sanksi administratif. Di sisi lain, KPK memeriksa dugaan tindak pidana korupsi (seperti suap atau penyalahgunaan wewenang) yang pembuktiannya dilakukan di pengadilan pidana. Satu kasus bisa saja disentuh oleh keduanya, tetapi hanya jika bukti untuk masing-masing unsur pelanggaran terpenuhi. Memahami batasan ini membantu kita menilai setiap berita secara lebih proporsional.
Penutup: Tiga Komitmen Sebagai Tolok Ukur
Pada akhirnya, yang dibutuhkan publik dari polemik ini bukanlah saling tuding, melainkan kejelasan. Kejelasan itu dapat diukur melalui tiga komitmen utama yang harus dipenuhi dalam proyek semacam ini: komitmen pada prosedur yang setiap langkahnya meninggalkan jejak dokumen yang dapat ditelusuri; komitmen pada manfaat nyata di mana pembayaran oleh negara terikat erat pada layanan yang benar-benar diterima masyarakat; dan komitmen pada transparansi di mana aliran dana berlangsung wajar, terdokumentasi, dan siap dipertanggungjawabkan. Jika ketiga pilar ini kokoh berdiri, maka polemik akan mereda dengan sendirinya. Karena pada akhirnya, angka dan dokumen berbicara lebih lantang daripada spekulasi. (*)
