Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram akan melelang secara terbuka sebelas jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Kota Mataram. Pejabat dari luar dipersilahkan mengikuti seleksi selama memenuhi persyaratan.
Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana meminta proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkup Pemkot Mataram, segera dilaksanakan. Proses izin segera diurus ke Badan Kepegawaian Negara pasca lima tim penguji telah rampung. “Sekarang sudah berproses. Tinggi menunggu persetujuan nama dari provinsi siapa yang direkomendasikan untuk jadi tim penguji,” kata Wali Kota ditemui pada, Jumat, 10 Oktober 2025.
Sebelas jabatan akan dilelang. Yakni, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan dua jabatan staf ahli.
Orang nomor satu di Kota Mataram menargetkan, sebelas jabatan harus terisi maksimal awal Januari 2026. Prosesnya diminta dipercepat,termasuk memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan BKN. “Saya sudah minta Pak Sekda kalau sudah lengkap disegerakan saja untuk panselnya,” tegasnya.
Wali Kota mempersilahkan pejabat dari luar Kota Mataram, untuk mengisi seleksi terbuka JPTP, selama memenuhi persyaratan dari sisi kepangkatan dan persyaratan administrasi lain sebagainya. Selama ini lanjutnya, Pemkot Mataram cukup terbuka kepada siapa saja yang ingin berikhtiar untuk meningkatkan karirnya di birokrasi.
Pihaknya memberikan ruang untuk menduduki jabatan tertentu, sepanjang sesuai kapasitas dan kapabilitasnya.“Kita tidak menutup ruang bagi pejabat luar untuk ikut pansel,” ujarnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Taufik Priyono menambahkan pihaknya telah memproses permintaan rekomendasi ke Pemprov NTB dan perguruan tinggi, untuk tim penguji jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkup Pemkot Mataram.
Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan pengajuan izin ke Badan Kepegawaian Negara. “Hari ini (kemarin,red) kita bersurat ke Pemprov NTB dan perguruan tinggi untuk meminta nama-nama yang direkomendasikan menjadi tim pansel,” terangnya.
Taufik menjelaskan, proses seleksi jabatan hampir sama seperti pelaksanaan tahun sebelumnya. Proses pengumuman pendaftaran selama 15 hari kalender, pelaksanaan assesment dan persentasi makalah. Proses seleksi terbuka diprediksi tuntas di bulan Oktober, sehingga pengisian jabatan sudah bisa dilakukan pada awal bulan November. “Insya Allah, awal November sudah bisa dilakukan pengisian,” pungkasnya.
Yoyok sapaan akrabnya mengakui, proses seleksi terbuka terdapat penilaian rekam jejak calon JPTP. Rekam jejak sebenarnya bukan saja berkaitan dengan catatan kepolisian, melainkan masukan dari pegawai di Lingkup Pemkot Mataram. “Mungkin yang bersangkutan pernah jadi atasan di OPD mana, sehingga masukan dari bawahan atau atasan sangat penting,” ujarnya. (cem)
