Kota Bima (Suara NTB) – Menghadapi tekanan fiskal yang kian berat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mulai merumuskan strategi efisiensi dan kreativitas anggaran untuk menjaga stabilitas keuangan daerah pada tahun 2026. Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal Kota Bima menyempit. Namun Wali Kota menegaskan pelayanan publik harus tetap berjalan optimal.
Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E, dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Bima di Aula Maja Labo Dahu, menekankan pentingnya sikap adaptif dan inovatif dalam menghadapi keterbatasan fiskal. “Walau kondisi ruang fiskal susah, rakyat tetap harus dilayani. Pemerintah tidak boleh berhenti memberikan pelayanan hanya karena keterbatasan anggaran,” tegasnya, Senin (13/10/2025).
Kota Bima tercatat mengalami pengurangan dana transfer sekitar Rp300 miliar, sehingga proyeksi APBD 2026 turun signifikan dari Rp1,2 triliun menjadi Rp725,12 miliar. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk berinovasi dalam pengelolaan anggaran dan menggali sumber pendapatan baru.
Salah satu langkah utama yang kini digarap Pemkot adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Optimalisasi peningkatan PAD bisa menjadi solusi menghadapi kondisi fiskal daerah. Potensi PAD akan kita petakan untuk dimaksimalkan, terutama dari sektor parkir, restoran, dan papan reklame,” paparnya.
Rahman juga mengajak masyarakat ikut berperan aktif memperkuat pendapatan daerah. Ia mencontohkan pengalihan pelat kendaraan ke kode wilayah EA sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan PAD Kota Bima.
Selain mendorong peningkatan PAD, Wali Kota menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menyiapkan rencana kerja yang efisien dan berorientasi hasil. “Belanja operasional pemerintah akan kita kelola lebih efektif dan efisien. Pengeluaran yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat akan kita kurangi,” ujarnya.
Pemkot memastikan efisiensi anggaran tidak mengganggu pelayanan dasar publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kebersihan. Rahman menegaskan, meski ruang fiskal menyempit, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Ia menambahkan, Pemkot Bima akan terus memaksimalkan seluruh potensi daerah agar tetap stabil di tengah situasi fiskal yang menantang. “Dengan memaksimalkan potensi PAD, minimal bisa menambah kas daerah untuk menutupi kekurangan belanja wajib dan hibah,” ujarnya optimistis.
Rahman menutup rapat dengan nada penuh harapan. “Semoga di pertengahan 2026 nanti, seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, ada perubahan tata kelola keuangan. Kita bersama dan optimis saja,” pungkasnya. (hir)
