Selong (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan saat ini tidak ada lagi data anomali kependudukan yang terdeteksi dalam sistem. Penegasan ini disampaikan menanggapi potensi kendala administrasi kependudukan (adminduk) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Sekretaris Dinas Dukcapil Lotim, Arfany Muammar Massani, menjelaskan bahwa tugas Dukcapil adalah mencatat setiap peristiwa kependudukan berdasarkan laporan dari penduduk. “Data itu sudah kita update sesuai dengan pelaporan. Pelaporan ini bisa dilakukan secara personal maupun secara kolektif, salah satunya melalui pemerintah desa,” jelas Arfany.
Namun, ia mengakui masih terdapat elemen data yang belum diperbarui, seperti data kematian atau perpindahan domisili, akibat keterlambatan pelaporan dari masyarakat. “Ketika masyarakat tidak melaporkan peristiwa kependudukan, maka data tersebut tidak akan ter-update,” ujarnya.
Oleh karena itu, Arfany berharap ada koordinasi yang lebih intensif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Kesehatan, untuk melaporkan setiap perubahan data kependudukan guna memperbarui data base.
Ia juga menyoroti peran instansi pengguna data, seperti Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan. Seringkali, data yang digunakan adalah data lama yang sudah tidak berlaku, sehingga ketika dilakukan pemadanan di tingkat pusat, data tersebut dinyatakan tidak aktif. “Masalahnya tentu tidak hanya di adminduk saja,” tambahnya.
Menanggapi fenomena ratusan ribu penduduk miskin yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif, Arfany menjelaskan hal ini bukan semata-mata disebabkan oleh data kependudukan yang bermasalah. “Sebagian besar disebabkan oleh desil yang dinaikkan,” jelasnya.
Ia mendorong masyarakat, khususnya dari kelompok marginal, untuk aktif memperbarui data kependudukannya. Tujuannya jelas: agar bansos tidak salah sasaran. “Kita dorong masyarakat untuk meng-update datanya agar bansos tidak salah sasaran,” imbaunya.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Lotim, Lalu Muhammad Isnaeni, menjelaskan proses pemadanan data yang membuat banyak warga yang terhapus dalam daftar penerima bansos. Jumlahnya diketahui mencapai puluhan ribu di Kabupaten Lotim. Dengan sistem yang sudah online dan Kartu Keluarga (KK) yang menggunakan barcode, ketidakcocokan data masih mungkin terjadi.
“Banyak data yang tidak padan, salah satu penyebabnya mungkin barcode (data penduduk) yang tidak terbaca,” ujarnya.
Isnaeni menambahkan bahwa setelah dilakukan pemadanan, jika masyarakat masuk dalam desil 1 hingga 5 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) maka mereka akan masuk dalam daftar penerima bansos. Dinas Sosial terus mendorong proses reaktivasi data setiap bulannya.
Kedua instansi ini sepakat bahwa sinergi antar pihak dan peran aktif masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan adalah kunci utama untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan menghindari masalah administrasi di masa depan. (rus)
