Giri Menang (suarantb.com) – DPRD Lombok Barat (Lobar) mendorong Pemkab untuk memberikan solusi konkret terhadap 1.632 non-ASN yang terdampak pemutusan kontrak. Salah satunya dengan mendistribusikan non-ASN guru ke TK dan PKBM yang tersebar di Lobar. Bagi non-ASN kesehatan, bisa didistribusikan ke puskesmas atau klinik swasta.
Solusi lain, bagi mereka dan non-ASN OPD lainnya bisa diakomodir melalui program pinjam modal tanpa bunga menjadi wirausaha muda. Ketua Fraksi Perindo Lombok Barat Ass. Prof. Dr. Syamsuriansyah menerangkan bahwa kebijakan ini (pemutusan kontrak) regulasinya dari pemerintah pusat secara nasional. Namun ia mendorong agar pemkab dalam hal ini Bupati tetap bijaksana melihat kondisi ini yang terjadi tidak saja di Lobar, tetapi seluruh Indonesia.
Menurutnya tantangan ini sekaligus harus ditangkap menjadi peluang bagi Pemkab untuk melihat secara menyeluruh. Bagi non-ASN guru, pihaknya meminta pada Dikbud agar bisa mendistribusikan mereka ke TK, Paud, dan PKBM, agar tetap mendapatkan honor bulanan dari dana BOS. Pasalnya, TK, PAUD di Lobar ini masih banyak membutuhkan tenaga guru karena pengajar TK, PAUD tersebut kebanyakan lulusan SMA sederajat.
Bagi non-ASN kesehatan, mereka bisa tetap diakomodir dengan didistribusikan ke puskesmas dan pusat pelayanan swasta. Mereka tetap bisa pelayanan di puskesmas dari biaya gaji Jaspel. Mereka bisa diserap di pelayanan kesehatan swasta, sebab masih banyak yang membutuhkan tenaga. Non-ASN guru dan kesehatan serta OPD lain juga menurutnya bisa diberikan peluang menjadi wirausaha muda dengan memfasilitasi mereka pinjaman modal tanpa bunga.
Berikan Solusi Konkret
“Kami berharap dengan apa yang terjadi hari ini, Pemda bisa mengakomodasi mereka dengan memberikan solusi konkret, salah satunya dengan menghasilkan wirausaha muda,” kata dia. Mereka bisa membuka usaha baru untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari.
Untuk itu, ia pun memotivasi budaya kerja warga termasuk para non-ASN ini tidak hanya berorientasi menjadi pegawai. Dengan begitu ada kreativitas baru, dan mengubah paradigma berpikir masyarakat. Bahkan tidak menjadi tenaga honorer tak masalah. “Tapi bisa jadi bos di perusahaan sendiri, meskipun kecil tapi ada penghasilan besar dan tetap,” kata dia.
Terkait langkah job fair yang diadakan Pemkab, menurutnya langkah yang bagus. Hanya saja menurutnya itu tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. “Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan berikan bantuan modal usaha tanpa bunga, permudah aksesnya ke mitra kerja,” sambungnya. Pemkab bisa memilah non-ASN ini untuk bisa diintervensi melalui kebijakan Pemkab.
Langkah ini tegasnya, sebagai upaya untuk mengantisipasi masalah belakang hari. Sebab kalau ini dibiarkan tanpa solusi konkret, maka seolah-olah Pemkab justru mencatatkan 1.632 pengangguran intelektual baru di Lobar. “Kita seolah-olah mencatatkan 1.600-an pengangguran intelektual baru, ini kan tidak kita inginkan. Justru yang kita inginkan bagiamanaa mencarikan solusi Kongkret, ini tugas kita bersama-sama,” imbuhnya.
Solusi ini lanjut dia, tidak saja di Pemkab,tapi juga di DPRD mendorong Pemkab bersaama-sama mencari solusi bagi non ASN. “Tidak menutup kemungkinan dari 1.600 ada 500 orang ini bisa jadi wirausaha baru, dengan bantuan pemerintah, dengan bantuan pinjaman modal tanpa bunga,” sambungnya. Sekaligus upaya ini lanjut dia, ia mendorong Pemkab agar menghidupkan inkubasi teknologi di berbagai bidang. (her)
