Sumbawa Besar (Suara NTB) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Dody Hanggodo, memastikan penanganan terhadap tiga ruas jalan yang diusulkan Pemkab Sumbawa melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2025 ditangani pemerintah.
“Semua pembangunan jalan mendesak. Tapi karena anggaran terbatas sehingga kita hanya mampu mengakomodir tiga ruas jalan di tahap pertama,” kata Dody, kepada wartawan dalam kunjungan kerja di Sumbawa, Minggu, 19 Oktober 2025.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan di Sumbawa bersifat mendesak, namun tetap harus melalui proses skala prioritas karena keterbatasan anggaran. Kendati demikian, pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan persoalan tersebut.
“Memang untuk kebutuhan infrastruktur jalan sifatnya mendesak, tadi juga sudah saya tanya bupati dan Gubernur menjadi yang menjadi prioritas untuk kita tangani di tahap awal,” ucapnya.
Dody melanjutkan, Pemkab Sumbawa sebelumnya mengusulkan lima ruas jalan ke dalam skema IJD. Namun, untuk tahap awal, hanya tiga ruas jalan yang masuk pelaksanaan dan dua ruas lainnya akan diupayakan masuk dalam tahap lanjutan di tahun 2026.
“Kita akan tambah lagi di 2026. Harapannya konektivitas antar-desa bisa tersambung seluruhnya, seperti yang diusulkan oleh Bupati Sumbawa,” ucapnya.
Dody mengaku sudah melakukan pemantauan udara terhadap wilayah-wilayah yang akan menjadi lokasi pembangunan jalan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi medan dan urgensinya sesuai dengan rencana teknis yang disusun kementerian.
“Sudah kita pantau melalui udara terhadap ruas jalan itu dan nanti akan kita rapatkan untuk penanganan lebih lanjut,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, memastikan bahwa IJD merupakan bagian dari kerja nyata pemerintah pusat dan provinsi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB. Termasuk di Pulau Sumbawa yang selama ini membutuhkan intervensi infrastruktur strategis.
“Ini bukti komitmen bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di Lombok. Di Sumbawa, kita fokus pada dua hal, jalan dan irigasi. Karena keduanya sangat mendesak dan berkaitan langsung dengan produktivitas masyarakat,” ujar Iqbal.
Menurut Gubernur, kunjungan Menteri PUPR kali ini memberikan perspektif yang utuh terhadap kondisi di lapangan. Termasuk pentingnya pembangunan bendungan dan sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa.
“Menteri PU ini ujung tombak dalam menjalankan Inpres Irigasi dan Jalan. Jadi beliau harus tahu langsung kondisi di lapangan, dan itu sudah dilakukan,” tambahnya.
Untuk diketahui, tiga ruas jalan di Kabupaten Sumbawa yang diusulkan pembangunannya melalui IJD yakni Ruas Jalan Tepal-Batu Rotok yang menelan anggaran sekitar Rp205 miliar. Kemudian ruas jalan Batu Dulang-Tepal yang menelan anggaran sekitar Rp78 miliar. Terakhir, ruas jalan Lenangguar-Teladan yang menelan anggaran sekitar Rp29 miliar. (ils)
