Mataram (Suara NTB) – KPU Provinsi NTB menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) bersama KPU Kabupaten/Kota se-NTB terus memperkuat koordinasi dan konsolidasi kelembagaan penyelenggara pemilu. Hal itumenjadi bagian dalam persiapan kelembagaan melaksanakan agenda pemilu berikutnya.
Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi NTB, Agus Hilman yang membuka Rakor tersebut menekankan pentingnya mempererat sinergitas kelembagaan pada masa tidak ada tahapan pemilu.
“Rapat pimpinan ini adalah salah satu cara kita memperkuat ikatan batin antar penyelenggara pemilu. Walau saat ini berada pada masa non tahapan, masih banyak agenda penting yang harus dijalankan bersama,” ujar Hilman.
Menjaga komunikasi, kolaborasi tidak saja hanya antar jajaran KPU, tapi juga dengan pihak eksternal. Mulai dari pemerintah daerah, partai politik yang kaitannya dengan berbagai pelayanan seperti usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan.
“Selain itu, hubungan baik dengan seluruh stakeholder perlu dijaga agar sinergi penyelenggaraan pemilu tetap solid,” tekan Hilman kepada jajaran KPU Kabupaten/Kota se NTB.
Hilman juga menekankan pentingnya kesesuaian data di JDIH, peningkatan pengelolaan informasi publik melalui e-PPID, serta optimalisasi media sosial untuk memperluas jangkauan sosialisasi kepemiluan.
Pada kesempatan ini Hilman juga mengingatkan bahwa Rapim bukan sekadar forum laporan, melainkan ruang strategis untuk membahas langkah ke depan dan mengukur hasil program. Menurutnya, setiap kegiatan harus memiliki standar dan tujuan yang jelas agar output dan outcome-nya terlihat nyata
Ia mengapresiasi satuan kerja yang aktif berinovasi serta mendorong seluruh KPU Kabupaten/Kota memperkuat kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berdampak langsung bagi masyarakat. Termasuk sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk menyasar pemilih pemula.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya menyoroti pentingnya konsistensi pelaporan SPIP, inovasi publikasi JDIH. Ia meminta KPU kabupaten/kota untuk memperbarui daftar informasi publik secara berkala, setahun dua kali agar layanan digital KPU semakin berkualitas.
Mars menyoroti sarana dan prasarana kantor di KPU kabupate/kota agar terus difungsikan secara maksimal baik itu ruang rapat dan sarana pelayanan publik. “Saya minta agar kita semua untuk menjaga soliditas, inovasi, dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (ndi).
