Mataram (Suara NTB) – Pemangkasan transfer keuangan daerah oleh pemerintah pusat, berimbas ke organisasi perangkat daerah. Salah satunya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, menunda pekerjaan fisik dan fokus mengerjakan program rutin.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Lale Wediahning mengaku pasrah dengan kebijakan pemangkasan transfer keuangan daerah oleh pemerintah pusat. Dampaknya tidak banyak pembangunan fisik yang dikerjakan, sehingga fokus mengerjakan program rutin di tahun 2026.
Beberapa program rutin seperti pemeliharaan saluran, penambalan jalan berlubang dan lain sebagainya. “Iya, kita hanya pekerjaan rutin saja. Seperti pembersihan saluran, pemeliharaan bahu jalan, dan lain sebagainya,” sebut Lale.
Dinas PUPR sendiri memiliki bank data untuk mengerjakan program prioritas. Seperti target pengerjaan jalan yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Peningkatan kualitas jalan kata Lale, diarahkan pembiayaannya melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Akan tetapi, arah pengalokasian anggaran itu tergantung keinginan dari wakil rakyat Lingkar Selatan tersebut. “Iya, kalau beliau-beliau di sana berminat,” ujarnya.
Sebagian besar kondisi jalan maupun infrastruktur lainnya di Kota Mataram, dalam kondisi mantap. Namun demikian, ia tidak menutup kemungkinan mencoba melobi ke pemerintah pusat, untuk mencari sumber-sumber pembiayaan yang mendukung program pembangunan infrastruktur di Kota Mataram. Meskpun proyek itu dikerjakan oleh pemerintah pusat dan Kota Mataram menyiapkan lokasinya. “Kan sudah ada upaya pusat menanyakan itu ke kita saat rapat koordinasi pekan kemarin. Data-data sudah kita berikan seperti data jalan yang prioritas diintervensi,” ujarnya.
Khusus lanjutan pembangunan kantor wali kota sambungnya, tetap berlanjut. Pembangunan kantor wali kota merupakan kebijakan prioritas kepala daerah, sehingga tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mengalokasikan anggaran di tahun 2026. (cem)
