Taliwang (Suara NTB) – Tingkat partisipasi desa di Kabupaten Sumbawa Barat dalam melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTESEN) mulai tinggi. Dinas Sosial (Dinsos) mencatat sekitar 95 persen telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) DTSEN untuk data bulan Oktober ini.
“Dari 56 desa dan 7 kelurahan, yang tersisa sekarang belum Musdesus tinggal 6 desa,” terang Seketaris Dinsos KSB, Andy Suwandy, Jumat, 24 Oktober 2025.
Andy mengakui, tingkat partisipasi desa dalam pemuktahiran DTSEN di bulan Oktober ini sangat tinggi. Hal itu tidak lepas dari instruksi Bupati H. Amar Nurmansyah yang sebelumnya sangat mendorong desa untuk melaksanakan pemutakhiran mengingat DTSEN juga akan dijadikan pijakan untuk penyelenggaraan berbagai program daerah. “Kalau dulu tidak bisa setengah dari desa melaksanakan Musdesus. Tapi sekarang mereka sudah hampir selesai semuanya,” paparnya.
Sesuai aturan, pemutakhiran DTSEN oleh desa adalah jalur formal. Dan kedua ada jalur partisipatif masyarakat melalui aplikasi cek bansos.
Pada pelaksaannya melalui desa, pemutakhiran DTSEN dijalankan melalui Musdesus desa/kelurahan. Setelah Musdesus, operator desa menginput data usulan tersebut melalui aplikasi SIKS-NG yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Andy menjelaskan, pengelolaan DTSEN memiliki alur cukup panjang. Pasca-data usulan masuk aplikasi SIKS-NG, Dinsos akan melakukan pengecekan kelengkapan data hasil Musdesus masing-masing desa/keluarahan.
Setelah dinyatakan lengkap, data selanjutnya akan dicek lapangan (ground check) oleh pendamping PKH untuk memastikan validasi data usulan desa. Dan dari hasil validasi PKH tersebut kemudian data usulan disampaikan ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penentuan desil tiap warga.
“Jadwal pemutakhiran itu tiap bulan. Diawali dengan Musdesus mulai tanggal 1 sampai 14 dan paralel dengan itu tanggal 1 sampai 11 pengimputan data usulan ke apilkasi SIKS-NG Kemensos. Baru selanjutnya kami finalisasi dan terakhir di cek lapangan oleh PKH sebelum datanya diusulkan ke BPS,” beber Andy.
Selanjutnya ia menyatakan, pola pemutakhiran DTSEN rutin setiap bulan ini sangat penting. Sebab DTSEN kini menjadi satu-satunya rujukan pemerintah dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial ke masyarakat. Dan khusus bagi Pemda KSB, data itu juga dimanfaatkan dalam menyalurkan program daerah.
“Pola ini membuat semakin banyak pihak yang terlibat, terjadi kontrol sosial. Dan kalau datanya valid maka otomatis setiap bantuan pemerintah akan tepat sasaran,” imbuhnya. (bug)
