Taliwang (Suara NTB) – Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Hj. Hanipah, membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui aplikasi SIGAP AGR V3 (Sistem Integrasi, Geliat, Aksi, dan Partisipasi Agen Gotong Royong – versi 3) pada, Rabu, 20 Mei 2026.
Bertempat di Ruang Rapat Paserang Setda KSB, kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kualitas dan akurasi data sosial ekonomi masyarakat, guna mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran di Kabupaten Sumbawa Barat.
Pada Bimtek ini diikuti jajaran kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, hingga Agen Gotong Royong (AGR) se-Kabupaten Sumbawa Barat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) selaku penyelenggara kegiatan menghadirkan narasumber dari Dinas Kominfo, Dinas Dukcapil, dan Dinas Sosial sebagai pengampu pengelolaan data.
Wakil Bupati KSB, Hj. Hanipah menegaskan bahwa akurasi data tidak hanya bergantung pada sistem aplikasi, tetapi juga pada keaktifan agen di lapangan dalam menyerap aspirasi masyarakat. “Makanya saya tekankan kembali pada kita semua, setiap jadwal dan waktu Yasinan itu diharuskan untuk kita hadir. Bukan hanya datang untuk duduk mendengarkan, tetapi apa pertanyaan yang ada di lapangan disampaikan,” kata Wabup dalam sambutannya.
Wabup mengatakan, berbagai aspirasi masyarakat yang muncul di lapangan harus diteruskan kepada pemerintah daerah, agar dapat segera ditindaklanjuti dan dikonfirmasi datanya. “Cara berkomunikasi warga itu macam-macam. Para agen (AGR) harus peka sehingga aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan baik,” tegasnya.
Pihaknya berharap para AGR tidak hanya memahami penggunaan aplikasi SIGAP AGR V3 secara teknis, tetapi juga mampu membaca kondisi riil masyarakat secara lebih cermat. Kolaborasi antara pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, hingga OPD terkait dinilai menjadi kunci dalam menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala DPMD Desa KSB, H. Abdul Hamid menyampaikan bahwa implementasi program Kartu Sumbawa Barat Maju (KSB Maju), terus disempurnakan melalui penyelarasan data di lapangan. Menurutnya, kualitas data harus terus dijaga agar intervensi program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok desil 1 yang menjadi prioritas utama. (bug)
