Mataram (Suara NTB) – Sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkot Mataram, mulai memetakan program prioritas di tahun 2026. Salah satu diantaranya Dinas Perhubungan Kota Mataram. Angkutan pelajar dipastikan tidak terganggu pemangkasan anggaran. Program ini ramai diminati oleh satuan pendidikan.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin dikonfirmasi pada, Rabu, 29 Oktober 2025 menerangkan, program angkutan pelajar di tahun 2026, dipastikan tetap berjalan. Pertimbangannya bahwa program ini telah berjalan sejak akhir tahun 2024-2025. Peminat angkutan ini juga terus bertambah, sehingga diambil kebijakan angkutan pelajar tetap berlanjut.
Angkutan kota (angkot) yang melayani pelajar sejumlah 10 unit. Kemungkinan kata Zulkarwin, akan ada pengembangan atau penambahan di tahun 2026. “Untuk kepastian berapa penambahannya perlu dipastikan dulu alokasi anggarannya. Tetapi pasti ada penambahan unit kendaraan yang melayani,” jelas Zulkarwin.
Sebanyak 10 unit angkutan pelajar melayani siswa-siswi di SMPN 7 Mataram di Jalan Bung Karno, Kelurahan Pagutan. Mantan Camat Selaparang mengatakan, penambahan unit kendaraan angkutan pelajar berbanding lurus dengan pengajuan salah satu sekolah di Kota Mataram, agar siswa-siswi mereka juga dilayani.
Pihaknya tidak serta-merta menerima usulan tersebut, melainkan perlu kajian dan survey terhadap minat siswa serta alokasi anggaran. “Kalau sekolah belum bisa saya sebutkan, tetapi perlu kita kaji dan survey dulu,” pungkasnya.
Pemkot Mataram memfasilitasi angkutan pelajar bertujuan mengurangi kendaraan pribadi. Selain itu, membiasakan pelajar untuk menggunakan angkutan umum.
Zulkarwin memastikan angkot yang dijadikan mitra untuk melayani siswa-siswi dalam kondisi layak dan aman. Proses uji kelaikan kendaraan dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang. “Sebelum dijadikan mitra untuk melayani pelajar. Kita lakukan uji kelaikan dan uji coba dulu. Kalau lulus baru kita buat perjanjian kerja sama,” ujarnya.
Anggaran yang dibutuhkan untuk angkutan pelajar sekitar Rp180 juta per tahun. Ia merincikan satu unit kendaraan dibayar Rp1,5 juta per bulan. Artinya, sebanyak 10 unit kendaraan membutuhkan biaya Rp15 juta perbulan. “Hitung sudah kalau sebulan Rp15 juta. Kalau dikalikan 12 bulan maka sekitar Rp180 juta. Kemungkinan tahun depan akan bertambah anggarannya,” demikian kata dia. (cem)
