Mataram (Suara NTB) – Komisi III DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan keuangan dan perbankan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB agar lebih gencar melakukan eksekusi program. Agar serapan anggaran lebih optimal.
Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB, Raden Rahadian Suedjono menyampaikan hal tersebut. Pihaknya meminta OPD agar lebih gesit menggenjot realisasi anggaran. Mengingat sisa waktu tahun anggaran 2025 ini sudah akan berakhir.
“Ya kita minta agar ini menjadi atensi teman-teman di OPD agar segera realisasi. Jangan sampai karena habis waktu, anggaran itu tidak bisa dibelanjakan dan jadi silpa,” ucap Rahadian kepada Suara NTB pada Senin , 3 November 2025.
Politisi partai Demokrat itu khawatir jika kinerja realisasi anggaran Pemprov NTB tahun 2025 ini kemudian menjadi catatan dan evaluasi Kementrian dalam negeri. Yang nanti kemudian berdampak pada alokasi dana pusat.
“Jangan sampai realisasi anggaran ini nanti masi jadi catatan pemerintah pusat. Kita bisa kena sanksi pemotongan anggaran dari pusat. Karena itu kita minta Pemprov NTB dengan jajarannya agar segera realisasinya lebih cepat,” katanya.
Diketahui sampai dengan 17 Oktober 2025 lalu tercatat realisasi pendapatan mencapai Rp 4.846 triliun lebih. Anggaran yang sudah dibelanjakan sebesar Rp 4,028 triliun. Artinya, dana APBD yang masih menganggur di kas daerah sebesar Rp 818 miliar.
“Masih cukup besar sekali anggaran yang belum dibelanjakan ini. Apalagi ini anggaran program yang menyentuh langsung ke kebutuhan masyarakat di bawah,” ungkapnya.
Rahadian mengungkapkan bahwa dari pantauannya memang banyak menemukan program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat yang belum tereksekusi dengan baik. Ia menyebutkan seperti program dan kegiatan di dinas pertanian.
“Seperti di Dinas Pertanian ini banyak program yang belum jalan. Seperti irigasi, jalan usaha tani. Ini program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dibawah,” katanya.
Lebih jauh dismpaikan anggota DPRD NTB dari Dapil NTB 4 Lombok Timur bagian selatan ini bahwa, kinerja realisasi anggaran ini akan menjadi catatan dan atensi Komisi III. Pihaknya akan melakukan evaluasi serius kedepannya, sebab kinerja realisasi anggaran yang menumpuk diakhir tahun, selalu menjadi kejadian berulang tiap tahunnya.
“Tentu ini akan jadi evaluasi kita, setelah ini nanti kami di Komisi III akan panggil OPD terkait untuk mendalami persoalannya. Sehingga kedepan kinerja realisasi anggaran ini makin lebih baik,” pungkasya. (ndi)
