HINGGA bulan November tahun 2025, masih tersisa sekitar Rp818 miliar anggaran belanja di Pemprov NTB yang belum terserap. Berdasarkan data per 17 Oktober 2025, dari realisasi pendapatan sebesar Rp4,846 triliun lebih, anggaran yang sudah dibelanjakan sebesar Rp4,028 triliun.
Pj. Sekda sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB, H.Lalu Moh.Faozal, S.Sos.,M.Si., mengatakan realisasi anggaran di lingkup Pemprov NTB cukup baik. Bahkan, menempati posisi ke empat se Indonesia. “Kita sudah, NTB rangking 4 se-Indonesia, terbagus. Realisasiny sudah 67 persen,” ujarnya, Senin, 3 November 2025.
Kendati demikian, ia membenarkan di sejumlah dinas, seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) memang harus dipacu agar realisasi anggaran mereka bisa lebih cepat. “Tinggal kita pacu, ada di PUPR, Perkim. Sudah dikontrak, tinggal bayar nanti,” ucapnya.
Asisten II Setda NTB itu menyebutkan, di Dinas Perkim NTB terdapat 1.103 paket proyek yang dikerjakan pada 2025. Saat ini, baru 800 paket proyek yang sudah tandatangan kontrak. Dari 800 paket proyek yang sudah kontrak, penyedia atau kontraktor sudah mengajukan permintaan uang muka. Pentingnya realisasi anggaran NTB terlihat dalam penanganan proyek tersebut.
Realisasi Anggaran di Dinas PUPR Baru 50 Persen
Realisasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB baru menyentuh 50 persen. Sementara, realisasi proyek fisik di dinas tersebut kini mencapai lebih dari 60 persen.
Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin menjelaskan, keterlambatan penyerapan anggaran disebabkan karena realisasi dimulai saat pergeseran pada pertengahan bulan September lalu. Ini penting dalam konteks realisasi anggaran NTB yang lebih luas.
“Kalau fisiknya sudah di atas 60 persen, tapi keuangannya baru sekitar 50 persen karena sebagian besar proyek masih pada tahap uang muka. Sebentar lagi sudah mulai penarikan termin 30–40 persen,” ujarnya, kemarin.
Meski baru menyentuh 60 persen realisasi proyek fisik, di sisa dua bulan menuju akhir Desember nanti, Sadimin optimis serapan anggaran dapat mencapai lebih dari 95 persen. Kalaupun ada keterlambatan seperti yang terjadi di akhir 2024 lalu, maka kontraktor akan memberikan adendum dan denda sesuai dengan hari keterlambatan. (era)
