Sumbawa Besar (suarantb.com) – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKMindag) Sumbawa, memastikan tidak ada proses hibah tanah pemerintah ke desa sebagai lokasi pembangunan gerai dan kantor pengelola Koperasi Merah Putih (KMP)
“Sudah banyak surat dari desa dan kelurahan yang mengidentifikasi aset pemerintah yang ada di desa mereka untuk digunakan sebagai lokasi Gerai dan kantor pengelola KMP. Tetapi dengan pola sistem sewa,” kata Kadis KUKMindag, E. S. Adi Nusantara, kepada Suara NTB, Senin (10/11/2025).
Ia pun meyakinkan, jika gerai dibangun di tanah desa, maka akan menjadi aset desa sementara jika dibangun di aset Kabupaten maka akan menjadi aset Kabupaten. Hal itu mengacu pada intruksi presiden (Inpres) nomor 17 tahun 2025.
“Masing-masing di inpres nomor 17 itu sudah jelas, TNI yang akan melakukan pengawasan, PT Agrinas yang membangun gerai itu yang bersumber dari Danantara dan desa yang menyiapkan lokasi dengan pola sewa,” ujarnya.
Pemerintah pun menargetkan untuk pembangunan terhadap gerai dan kantor pengelola tersebut paling lambat di Januari tahun 2026 sudah terbangun. Realisasi gerai tersebut minimal terbangun di lima KPM model yang ditetapkan oleh pemerintah di masing-masing Kabupaten/ Kota.
“Semua KMP akan dapet sih, cuman untuk percepatan tersebut di tahap pertama hanya 50 KMP model dan masing-masing Kabupaten kota mendapatkan jatah 5 gerai dan kantor pengelola KMP,” ucapnya.
Ia pun meyakinkan, pemerintah juga akan segera melakukan pelatihan terhadap 330 pengurus KMP se Kabupaten Sumbawa. Pelatihan itu akan dibagi dalam tiga wilayah, yakni di wilayah Timur, dalam kota Sumbawa, dan wilayah Barat.
“Di pelatihan ini masing-masing KMP akan mengutus dua orang ketua Kopdes dan bendahara terkait tata kelola dan masa keuangan. Kegiatan itu akan kita laksanakan di pertengahan bulan November,” sebutnya.
Output dari kegiatan tersebut lanjut Adi, para pengelola Kopdes bisa menyusun proposal bisnis yang layak dan visible untuk diberikan anggaran oleh Perbankan. Sehingga tidak ada lagi kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Kopdes.
“Kami sudah susun jadwalnya, sehingga dalam pelaksanaan program itu bisa berjalan sebagaimana diharapkan pemerintah. Salah satunya untuk mendukung program prioritas pemerintah,” tukasnya. (ils)
