Mataram (suarantb.com) — Petani di di Pulau Lombok mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk, khususnya jenis NPK. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kelangsungan musim tanam, bahkan berpotensi membuat petani kehilangan momentum tanam apabila pupuk tidak segera tersedia.
Persoalan ini juga dikhawatirkan akan mengganggu program strategis Presiden Prabowo perihal ketahanan pangan. Apalagi, Provinsi NTB adalah salah satu daerah yang menjadi penyangga ketahanan pangan nasional.
Keluhan petani bahkan disampaikan hingga ke laman medsos oleh para petani. Berharap agar mereka secepatnya mendapatkan pupuk agar di sisa musim hujan ini, petani tak kehilangan momen.
Menanggapi keluhan petani ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani, di Mataram, Senin, 2 Februari 2026 menjelaskan, bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait keterlambatan distribusi pupuk di lapangan. Namun, distribusi pupuk sendiri berada di bawah kewenangan PT Pupuk Indonesia sebagai pihak penyalur.
“Untuk distribusi pupuk memang yang menangani adalah PT Pupuk Indonesia,” ujarnya.
Terkait pengawasan pupuk, Asisten III Setda NTB ini juga menyebutkan bahwa sebenarnya terdapat tim pengawasan yang tergabung dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, yang terdiri dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (satker) di tingkat provinsi serta aparat penegak hukum. Namun, hingga saat ini tim tersebut belum terbentuk untuk tahun 2026.
“Ada tim pengawasan, tapi sepertinya tahun ini belum dibentuk. Ini akan kami koordinasikan lagi,” tembahnya.
Eva juga menyebutkan, telah berkoordinasi dengan Perwakilan Pupuk Indonesia di NTB. Dari koordinasinya, ditemukan persoalan, bahwa keterlambatan pasokan pupuk ke NTB disebabkan oleh kendala teknis di jalur distribusi, terutama transportasi laut. Kapal pengangkut pupuk sempat tertahan akibat kondisi cuaca buruk dalam beberapa waktu terakhir.
“Kapal kami memang sempat terhambat karena kondisi cuaca buruk kemarin,” jelas Eva, mengutip informasi dari PT Pupuk Indonesia.
Selain faktor cuaca, hambatan juga terjadi saat kapal hendak sandar di pelabuhan. Proses perizinan dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menyebabkan kapal harus menunggu cukup lama sebelum dapat melakukan bongkar muat.
Kapal pupuk yang akan sandar, informasinya terhalang izin KSOP pelabuhan. Sehingga kapal harus menunggu sekitar semingguan.
Pemprov NTB telah berupaya melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat proses sandar kapal pengangkut pupuk. Masih dari penjelasan Pupuk Indonesia, disampaikan Eva, dalam pertemuan dengan Bidang Tanaman Pangan, diupayakan menghubungi Dinas Perhubungan agar kapal dapat segera sandar dan distribusi pupuk kembali berjalan.
“Alhamdulillah kemarin kami dibantu menghubungi Dishub supaya kapal bisa sandar. Ini kata Pupuk Indonesia,” ujar Eva.
Pemprov NTB berharap distribusi pupuk dapat segera normal kembali agar petani tidak kehilangan momentum tanam. Eva menegaskan, keterlambatan pupuk harus segera diatasi mengingat sektor pertanian menjadi penopang utama ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di daerah. (bul)
