Mataram (suarantb.com) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal akhirnya resmi melantik, Abul Chair sebagai Sekda definitif NTB di Pendopo Gubernur, Mataram, pada Kamis (9/4). Pelantikan ini dihadiri oleh para pejabat eselon II dan segenap Forkopimda NTB.
Abul Chair terpilih mengisi kursi jabatan karier tertinggi bagi PNS di daerah itu. Sebagaimana tugas Sekda pada umumnya, ia akan bertugas membantu Gubernur Iqbal menyusun kebijakan, mengoordinasikan dinas/lembaga teknis, serta memberikan pelayanan administratif.
Selain itu, Sekda juga berperan sentral dalam memimpin sekretariat daerah, membina ASN, dan memastikan jalannya pemerintahan berjalan sesuai aturan.
Juru bicara Gubernur NTB, Ahsanul Khalik mengatakan, dipilihnya Abul Chair sebagai Sekda NTB merupakan upaya menyatukan langkah mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik.
“Saya melihat beliau (Gubernur) mungkin memilih Pak Abul Chair sebagai Sekda dalam rangka menyatukan langkah dengan Inspektur dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” terangnya.
Pria yang akrab disapa Aka itu menjelaskan, Sekda merupakan jabatan strategis dan vital bagi pemerintah daerah. Selain itu, jabatan Sekda merupakan hasil keputusan Presiden. Maka dari itu, siapapun yang terpilih mesti taat pada konstitusi.
“Pertama, Sekda itu SK (Surat Keputusan dari) Presiden. Maka siapapun ASN, dia harus—yang selalu saya katakan—loyalitas konstitusional terhadap apa yang oleh Kepala Negara atau pimpinan, dalam hal ini Presiden,” ujarnya.
Kepala Diskominfotik NTB itu juga menjelaskan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola keuangan Pemprov. Karena itu, pejabat yang dilantik mesti dapat bersama-sama mewujudkan hal itu.
“Pak Gubernur sudah mengatakan mau memperbaiki tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” jelasnya.
Profil Abul Chair
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur ini merupakan pakar pengawasan keuangan negara. Abul Chair memiliki misi menjamin pemerintahan yang bersih (Clean Governance). Artinya dengan pengalamannya berkarir di BPKP, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih di lingkup Pemprov NTB harus dilakukan.
Tidak hanya itu, dirinya berupaya menghilangkan celah penyimpangan anggaran sejak dari hulu. Hal ini penting dilakukan agar aparatur dalam bekerja memiliki integritas dan tetap mengedepankan aturan yang sudah ditetapkan dalam bekerja.
Sebelumnya, seleksi tiga calon Sekda NTB sudah mengerucut pada tiga nama. Yakni Abul Chair, Dr. Ahmad Saufi, dan Dr. H. Ahsanul Khalik. Bahkan, tiga nama ini sudah diajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk dipilih satu orang dan ditetapkan menjadi Sekda NTB definitif.
Terdapat satu misi besar yang menyatukan tiga calon ini, yakni reformasi birokrasi demi mewujudkan NTB Makmur Mendunia. Tentunya, Pemprov NTB di bawah kepimpinan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) menegaskan jika posisi Sekda bukan sekadar jabatan administratif.
Dalam hal ini, pasangan Iqbal-Dinda membutuhkan “Dirigen” untuk mesin birokrasi dengan fokus pembenahan tata kelola, transparansi, dan efisiensi. Sementara dengan adanya Sekda ini, target yang harus dicapai adalah birokrasi yang melayani, bukan dilayani. (sib)
