Mataram (Suara NTB) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemberda) DPRD Provinsi NTB melontarkan wacana pentingnya perlindungan pers yang sehat di tingkat daerah. Yakni lewat sebuah regulasi berupa peraturan daerah yang berpihak kepada keberlangsungan media lokal.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bapemberda DPRD NTB, Ali Ustman Ahim. Dia menilai ditengah gempuran digitalisasi, media lokal menghadapi tantangan berat. Karena itu pemerintah daerah dirasakan perlu hadir memberikan perlindungan.
“Pemerintah dan DPRD harus hadir melahirkan kebijakan untuk melindungi media lokal. Kita tidak boleh membiarkan mereka kalah tergerus oleh arus perubahan yang sangat cepat ini,” ujar Ali.
Menurutnya, regulasi afirmatif diperlukan untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat, baik dari sisi pemberitaan maupun keberlanjutan ekonomi media. Karena itu pihaknya mengajak semua stakeholder terkait untuk mendorong lahirnya regulasi perlindungan media lokal.
“Perlindungan media lokal melalui regulasi Perda ini nantinya bisa mencakup kebijakan dukungan pasilitasi iklan, peningkatan kapasitas jurnalis, hingga fasilitasi yang tidak mengintervensi independensi redaksi,” cetusnya.
Ditegaskan oleh politisi partai Gerindra itu bahwa pentingnya perlindungan keberlangsungan media lokal tersebut. Agar ekosistem pers di daerah terbangun dengan sehat, terutama untuk menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi.
Lebih jauh disampaikan Ali bahwa kondisi saat ini relasi media dengan pemerintah banyak bersifat transaksional. Menurutnya, hubungan yang dibangun atas dasar kepentingan fasilitas dan keuntungan sesaat justru menjadi racun bagi kesehatan pers dan juga iklim demokrasi.
“Pers yang sehat tidak akan pernah lahir dari relasi transaksional. Pers yang lemah akan melahirkan Demokrasi yang lumpuh. Ketika media kehilangan daya kritisnya, maka publik pun kehilangan akses terhadap keadilan dan informasi yang objektif. Pemerintahan tanpa kritik juga berbahaya bagi Demokrasi,” paparnya.
Karena itu Ali Usman kembali menegaskan bahwa kunci utama demokrasi berjalan sehat ada pada pers yang sehat. Pers bukan sekadar penyampai berita, melainkan benteng terakhir Demokrasi, dan tanpa integritas, benteng itu bisa runtuh kapan saja.
“Semakin pers melemah, Demokrasi pasti lumpuh. Tapi jika pers kuat dan berintegritas, maka pemerintahan yang sehat dan lompatan pembangunan akan tercipta,” pungkasnya. (ndi)
