Selong (Suara NTB) – Hasil tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yakni berupa pasir dan batuan lannya dikirim ke Madura Jawa Timur hingga ke Kalimantan. Setiap pengiriman dipastikan telah memenuhi izin angkut.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin, menjawab Suara NTB, Jumat (17/5/2026) menegaskan, pihaknya akan terus menarik pajak atas pengangkutan komoditas tambang MBLB yang ke luar daerah.
“Ada yang ke Sumbawa, pajak pasti kita tarik. Kalau yang diangkut oleh mobil dump truck, ada petugas yang stand by. Kalau yang diangkut oleh kapal tongkang lewat Pelabuhan Kayangan ke luar daerah, kita buatkan surat keterangan lunas pajak baru boleh diberikan jalan oleh syahbandar pelabuhan,” ujar Muksin.
Meski aturan sudah jelas, Muksin mengakui aktivitas pengiriman materia MlBLB melalui tongkang mengalami penurunan dibanding tahun lalu. “Agak jarang sekarang,” ucapnya.
Data Bapenda Lotim, selama beberapa bulan terakhir di tahun 2026 ini jumlah kapal tongkang yang sudah mengangkut hanya dua unit. “Hanya dua tongkang yang saya tanda tangani surat jalannya,” ujarnya.
Sementara tahun lalu, disebut bisa empat kapal. Kondisi dua tahun terakhir ini kata Muksin berbeda dengan tahun 2024 lalu yang jauh lebih ramai. “Kalau tahun 2024 agak ramai, setiap minggu selalu ada yang ngangkut,” jelasnya.
Muksin menegaskan soal besaran tarif pajak masing-masing angkutan itu ada perbedaan signifikan. Jumlah tarif pajak diinilai berdasarkan jenis batu yang diangkut, meski volumenya sama.
“Kalau yang jenis MBLB-nya batu pecah atau batu split, kapasitas 5.110 ton bayarnya kemarn Rp60 juta. Tapi kalau yang batu gelondongan, kapasitas kapal 5.110 ton bayar kena pajaknya hanya Rp 12 juta saja,” paparnya.
Perbedaan ini, menurut Muksin, karena dasar pengenaan pajak diatur sesuai jenis dan nilai jual komoditas. Pihaknya akan terus melakukan pengawasan ketat di Pelabuhan Kayangan dan jalur darat untuk memastikan tidak ada kebocoran pendapatan daerah. (rus)
