Mataram (Suara NTB) – Komisi II DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan ekonomi kreatif dan pariwisata memberikan sejumlah catatan terhadap capaian pembangunan daerah dalam kurun waktu tahun 2025, sebagaimana disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB.
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Hj. Megawati Lestari yang juga bertindak sebagai Juru Bicara Komisi pada Rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa (21/4/2026) menyampaikan bahwa pembangunan sektor pariwisata NTB masih belum berkualitas.
“Capaian kinerja Dinas Pariwisata dan perekonomian kreatif sekilas nampak gemilang, namun itu hanya di atas kertas. Kunjungan wisatawan dan kontribusi ekonomi kreatif memang mengalami peningkatan. Akan tetapi angka tinggi tidak identik dengan kualitas,” ucap Mega.
Menurut Mega bahwa capaian pembangunan pada sektor pariwisata NTB masih bergerak di atas permukaan. Wisatawan yang datang hanya tinggal dalam waktu yang singkat, yakni rata-rata, 1,5-18 hari. Hal itu menunjukkan bahwa tingginya angka kunjungan, tidak berarti memberikan dampak nyata kepada daerah.
“Artinya kalau lama tinggal wisatawan rendah, maka tentu tingkat belanja wisatawan sangat rendah juga, sehingga dampak kunjungan wisatawan menjadi terbatas, serta tidak memberikan nilai tambah bagi ekonomi kreatif lokal yang segnifikan,” katanya.
Begitu juga dengan destinasi wisata yang menjadi tujuan kunjungan, masih terkonsentrasi hanya di beberapa tempat saja. Seperti Gili Trawangan dan Mandalika. Sementara destinasi wisata di tempat lain masih sangat sepi.
“Kunjungan wisatawan juga masih masih terkunci pada titik-titik tertentu, sementara destinasi wisata di daerah lain masih tertinggal. Hal ini menunjukkan pertumbuhan pariwisata masih belum merata,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar itu juga menyebutkan bahwa NTB juga masih dalam status destinasi lanjutan dari pada Bali, bukan menjadi tujuan utama. Begitu juga dengan konektivitas masih sangat lemah, destinasi alternatif masih belum terkurasi, standar layanan belum kompetitif, dan ekonomi kreatif belum menjadi motor penggerak produk-produk lokal.
“Jika situasi ini terus dibiarkan, maka tingginya capaian angka kunjungan wisatawan hanya menjadi macan kertas, angka tanpa makna,” kata Mega.
Terkait dengan temuan-temuan tersebut, Komisi II DPRD NTB pun merekomendasikan sejumlah alternatif kebijakan untuk mendongkrak pengembangan pariwisata yang lebih berkualitas. Sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi daerah dan masyarakat NTB.
(ndi)
