Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram perlu mencari pola untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Pasalnya, tiga sumber retribusi selalu tidak pernah mencapai target atau menguap. Kebijakan menaikkan tarif dinilai menjadi alasan.
Tiga sumber retribusi yang tidak pernah mencapai target yakni, retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pasar, dan retribusi kebersihan. Untuk tarif parkir di tahun 2025, senilai Rp18,5 miliar. Akan tetapi, realisasi sekitar Rp10 miliar lebih. Sementara, retribusi pasar tradisional juga tidak pernah mencapai target dari beberapa tahun terakhir. Targetnya sekitar Rp7 miliar, tetapi realisasi sekitar Rp5 miliar-Rp6 miliar lebih. Khusus retribusi kebersihan juga mengalami hal sama. Target meleset dari sebelumnya Rp12 miliar lebih, realisasi tidak mencapai Rp10 miliar.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri mengakui, tiga sumber pendapatan asli daerah dari retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pasar tradisional,dan retribusi kebersihan tidak mencapai target. Persoalan dihadapi bukan karena pimpinan perangkat daerah tidak bekerja, melainkan kebijakan penyesuaian atau kenaikkan tarif tidak diberlakukan. Hal ini berdasarkan pertimbangan kepala daerah dengan melihat kondisi di tengah masyarakat. “Jadi pimpinan OPD ini bukan tidak bekerja, melainkan adanya pertimbangan kepala daerah menunda kenaikkan tarif,” terang Sekda.
Ia mencontohkan, tarif parkir sepeda motor semestinya naik dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 sekali parkir. Tarif kebersihan dari Rp5.000 menjadi Rp10.000., justru tidak diberlakukan. Sementara, target pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025, sesuai perhitungan atau prediksi perubahan tarif.
Ia melihat kerja perangkat daerah sudah maksimal sejak menentukan tambahan kenaikkan tarif parkir, pelayanan, evaluasi juru parkir, pemanfaatan aset, dan kerja sama dengan perangkat daerah lainnya. Akan tetapi, pihaknya tidak bisa memaksakan kondisi di lapangan. “Semuanya hampir sama. Iya, nanti kita coba optimalkan lagi,” ujarnya.
Sekda menegaskan, evaluasi terhadap kinerja tiga pimpinan OPD yakni, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, dan Dinas Perdagangan Kota Mataram, sudah dilakukan pada rapat bersama kepala daerah. Akan tetapi kembali ditegaskan Alwan, mereka bukan tidak bekerja, melainkan kebijakan kepala daerah belum mau memberlakukan perubahan tarif dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat menjadi kendala. “Kita sudah evaluasi. Persoalannya bukan mereka tidak kerja. Kinerja sudah bagus, tetapi ada hal lain. Kalau sudah ada tarif baru kemungkinan target mereka tercapai,” demikian kata Alwan. (cem)
