Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu telah mendapat izin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat. Lahan seluas 8,9 hektar di Desa Bara Kecamatan Woja, selama ini digunakan sebagai lahan budidaya tanaman hortikultura.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Yani Hartono, SP., Jumat (24/4) mengaku, Pemprov NTB telah mempersilahkan menggunakan lahan pertanian di Desa Bara, Kecamatan Woja untuk diusulkan sebagai lokasi program pembangunan strategis nasional . “Pak Bupati sudah mengusulkan ke Pusat untuk calon lokasi Sekolah Rakyat. Salah satunya pada lahan milik Pemprov NTB di Desa Bara. Pada lokasi yang sama, Gubernur juga mengusulkan ke pusat sebagai lokasi sekolah rakyat,” jelas Yani.
Saat ini, pihaknya tengah menunggu tim dari Kementrian PUPR untuk melakukan survei lokasi. Hasil survey dari tim akan melaporkan ke Kementrian Sosial dan dilanjutkan dengan pembangunan oleh Kementrian PUPR.
Selain lokasi di Bara, Pemkab Dompu juga mengusulkan lahan di belakang Kantor Desa Nusajaya. Luasnya hampir sama dengan di Desa Bara yaitu 8 hektar lebih. Kedua lahan ini memenuhi syarat, karena kebutuhan lahan untuk sekolah rakyat minimal 5 hektar. “Lahan yang ada sudah lebih dari cukup,” ungkapnya.
Yani berharap, program sekolah rakyat ini bisa segera diwujudkan. Program ini untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem,Sehingga siswanya berasal dari warga miskin dan mereka akan diasramakan. Semua kebutuhannya akan ditanggung pemerintah mulai dari kebutuhan bahan pembelajaran hingga kebutuhan makan minum dan pakaiannya.
Selain untuk pembangunan sekolah rakyat, lahan Pemprov di Desa Bara juga diizinkan untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Namuan kebutuhan lahannya hanya 10 are. (ula)
