Mataram (Suara NTB) – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA NTB, berharap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di NTB, harus terhindar dari intervensi oknum manapun. Hal ini disampaikan mengingat kasus serupa diduga kerap terjadi setiap tahun, sehingga menimbulkan kegaduhan ke tengah masyarakat.
Ketua MKKS SMA NTB, Arofiq mengatakan, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru pada tahap awal selalu berjalan sesuai aturan, tetapi sebelum tahapan berakhir muncul persoalan. Salah satu persoalan krusial adanya dugaan intervensi oleh oknum tertentu, terhadap satuan pendidikan untuk memasukan siswa padahal tidak memenuhi persyaratan.
“Ada banyak calon siswa dan orang tua, memaksa masuk sekolah favorit, dengan berbagai cara seperti minta tolong maupun dengan cara kasar memaksa, mengintimidasi, menyandra. Ada juga cara gratisan atau berbayar,” ungkapnya pada, Senin (27/4).
Kejadian ini tidak hanya terjadi pada SPMB tahun ini,sehingga ia meminta seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan untuk menaati regulasi dan petunjuk teknis penerimaan murid baru.
Arofiq yang juga Kepala SMAN 11 Mataram berharap pelaksanaan SPMB bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas seluruh sekolah.
“Mari kita besarkan sekolah yang masih kecil, tanpa harus mengecilkan yang sudah besar,” ajaknya.
Ia juga mengingatkan agar para stakeholder dapat menunjukkan teladan yang baik dalam pelaksanaan SPMB. Dengan demikian, pelaksanaan SPMB bisa menjadi contoh baik bagi masyarakat secara umum.
Sementara itu, Kepala Disdikpora NTB, Syamsul Hadi menegaskan bahwa tindakan memaksa apalagi mengancam tidak boleh terjadi dalam proses penerimaan murid.
Ia berkomitmen akan memastikan pelaksanaan SPMB berjalan terbuka dan objektif. “Komitmen Dinas Dikpora NTB, melaksanakan semua tahapan SPMB secara transparan dan objektif sesuai dengan petunjuk teknis yah telah ditetapkan,” pungkasnya. (sib)
