Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Ady Mahyudi menegaskan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) harus tepat sasaran. Pasalnya, masih ditemukan penerima manfaat dalam data bantuan kategori mampu secara ekonomi. Akurasi data dibutuhkan agar bantuan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa bantuan sosial seperti PKH dan sembako benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Demikian pula layanan kesehatan, harus dapat diakses secara cepat, mudah, dan tanpa kendala,” tegas Bupati pekan kemarin.
Persoalan ketidaktepatan sasaran bansos masih terjadi. Berdasarkan data pada 2025 lalu, ditemukan aparatur desa hingga ASN tercatat sebagai penerima bansos kategori masyarakat miskin. Temuan ini mengindikasikan masih ada warga layak yang belum terakomodasi, sekaligus lemahnya akurasi data penerima.
Perubahan data juga terus dilakukan. Ribuan data penerima bansos di Kabupaten Bima kata Bupati,telah diperbarui dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menyesuaikan kondisi rill di lapangan.
Bupati menekankan verifikasi dan validasi data harus dilakukan berkala, disertai pengawasan ketat dan koordinasi antarinstansi.
“Pengaduan masyarakat harus ditangani cepat dan terbuka, agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” katanya.
Ia menekankan keterbukaan dalam penanganan pengaduan sebagai bagian dari perbaikan sistem penyaluran bansos.
Sementara itu, Wakil Bupati Bima, Irfan Zubaidy menambahkan bahwa pemerintah daerah terus mendorong kemudahan akses layanan, termasuk bansos dan kesehatan.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak lagi kesulitan mengakses layanan, baik terkait PKH maupun kesehatan. Semua hadir dalam satu tempat, sehingga lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen memperkuat akurasi data dan memastikan penyaluran bansos berjalan sesuai ketentuan. (hir)
