Dompu (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu sedang mendalami dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa. Kasus ini diprediksi merugikan keuangan negara mencapai Rp655 juta.
Kasus ini didalami berawal dari laporan masyarakat. Kejaksaan meminta Inspektorat Kabupaten Dompu melakukan audit investigasi untuk menemukan adanya potensi kerugian keuangan negara.
Kasi Intelijen Kejari Dompu, Danny Curia Novitawan, SH., ditemui di kantornya, Rabu (6/5) mengungkapkan, kasus dugaan korupsi pada Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa masih tahap penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti. “Untuk naik ke penyidikan atau seperti apa kedepannya, tim penyidikan baru menerima LHP dari Inspektorat Kabupaten Dompu,” kata Danny.
Berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Dompu atas permintaan dari Kejaksaan, ditemukan adanya kerugian keuangan desa hingga Rp655.726.340,. Kerugian ini bersumber dari honorarium tim pengadaan, dan kegiatan peningkatan tanah. “Siapanya yang harus bertanggungjawab, belum. Makanya kita masih mendalami itu semua,” jelasnya.
Dalam LHP Inspektorat juga tidak menyebutkan siapa yang harus bertanggungjawab atas temuan kerugian itu,sehingga Kepala Desa Tekasire juga belum memberikan konfirmasi apakah akan ada pengembalian kerugian keuangan desa atau tidak.
LHP Inspektorat yang menyatakan ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan lahan di Desa, Tekasire Kecamatan Manggelewa menimbulkan kemarahan dari warga setempat. Warga pun melakukan aksi blokir jalan pada Rabu (6/5) pagi.
Warga menilai kerugian negara tersebut terlalu berlebihan. Karena tanah hasil pengadaan tersebut, ada fisiknya dan bahkan digunakan warga sebagai lapangan untuk kegiatan olahraga dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
Aksi warga inipun menimbulkan kemacetan yang panjang dari ruas jalan lintas Sumbawa – Bima. Apalagi ini ruas jalan ini menjadi satu–satunya ruas jalan dari dan menuju kota Dompu. (ula)
