BUPATI Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, memberikan atensi khusus terkait minimnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengantongi lisensi tipologi C untuk pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.
“Saat ini kita masih menghadapi keterbatasan jumlah PPK yang memenuhi syarat kompetensi. Bahkan peserta yang akan mengikuti uji kompetensi juga masih sedikit padahal itu sangat penting,” katanya, Senin (11/5/2026).
Diakuinya, berdasarkan laporan yang diterima jelang rencana uji kompetensi PPK tipe C pada bulan Juni mendatang baru sekitar 20 ASN yang diusulkan. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena total OPD yang dimiliki saat ini mencapai 32 unit kerja.
“Saya menerima laporan untuk rencana uji kompetensi PPK tipologi C bulan Juni, baru 20 ASN yang diusulkan jumlah ini tentu masih jauh dari kebutuhan riil daerah kita,” ucapnya.
Haji Jarot – sapaannya, tidak menampik, jumlah PPK yang kompeten dan tersertifikasi saat ini masih sangat terbatas. Sehingga tidak heran banyak PPK yang terpaksa diperbantukan ke beberapa OPD untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan proyek di lapangan.
“Kita juga harus realistis, dari 20 orang yang diusulkan itu belum tentu semuanya lulus. Bisa saja lulus 15 orang dan bisa jauh dari jumlah tersebut padahal kebutuhan kita sangat banyak,” ujarnya.
Haji Jarot, menginstruksikan kepada seluruh pimpinan OPD untuk tidak pasif dan segera menyiapkan ASN yang akan mengikuti uji kompetensi. Jangan biarkan mereka tidak mau menjadi PPK, karena akan menghambat pelaksanaan program pemerintah nantinya.
“Saya meminta kepada seluruh kepala OPD jangan pasif menunggu. harus pro aktif mencari, mendorong, dan menyiapkan ASN terbaiknya untuk masuk ke bidang pengadaan barang dan jasa,” terangnya.
Ia mengungkapkan, jangan setiap kali kegiatan pengadaan, orangnya itu-itu saja. Akhirnya beban menumpuk pada beberapa orang tertentu, sementara ASN lain tidak mau belajar atau tidak diberi kesempatan berkembang.
“Pengadaan barang dan jasa sekarang sudah menjadi kompetensi penting dalam birokrasi modern dan hampir semua program pemerintah bersentuhan dengan pengadaan. Sehingga kami minta hal ini harus menjadi atensi,” timpalnya.
Seraya menambahkan, ASN tidak lagi alergi mendengar kata pengadaan. Karena banyak ASN ketika ditawari ikut pengadaan langsung pura-pura hilang, dipanggil rapat mendadak sakit, dan disuruh ikut bimtek mendadak fokus berkebun.
“Kalau tidak ada SDM pengadaan yang cukup maka roda pemerintahan juga bisa terganggu. Sehingga kami minta agar ASN ini siap sedia ketika diminta untuk menjadi PPK,” tambahnya.
“Kita butuh ASN yang mau belajar, mau berkembang, dan siap mengambil tanggung jawab. Karena tantangan birokrasi hari ini bukan hanya soal hadir apel pagi, tetapi bagaimana mampu bekerja profesional, cepat, dan memahami regulasi,” tukasnya. (ils)
