Mataram (Suara NTB) – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB, H Muzihir angkat bicara menanggapi surat Sekjen DPP PPP, Taj Yasin Maimoen yang membatalkan kepengurusan DPW PPP NTB yang diketuai oleh Muzihir dan Sekretaris Wilayah Sitti Ari.
Muzihir menegaskan bahwa kepengurusan DPW PPP NTB dibawah Ketua Umum Mardiono tetap sah sesuai dengan acuan SK Kementerian Hukum. Muzihir justeru menuding balik bahwa surat Sekjen tersebut yang tidak sah, karena tidak memiliki landasan hukum.
“Sekjen tidak memiliki kewenangan tunggal dalam menetapkan kebijakan setrategis partai. Hak prerogatif organisasi berada pada ketua umum dan tugas Sekjen hanya bersifat administratif dan membantu pelaksanaan kebijakan organisasi,” tegas Muzihir saat ditemui di kantornya pada Kamis (21/5/2026).
“Karena itu DPW PPP NTB mempertanyakan dasar hukum surat Sekjen yang beradar ini. Karena surat yang ditandatangani hanya oleh Sekjen tanpa ketua umum itu tidak memenuhi syarat sebagai keputusan organisasi,” sambungnya.
Diketahui Sekjen DPP PPP Taj Yasin Maimoen secara resmi membatalkan hasil Muswil DPW PPP NTB serta mencabut SK Kepengurusan DPW PPP NTB periode 2026-2031 yang diketuai Muzihir dan Sekretaris Sitti Ari. Pembatalan tersebut tertuang dalam surat resmi DPP PPP bernomor 011/Ex/DPP/V/2026 yang diterbitkan pada 10 Mei 2026 dan ditandatangani langsung Taj Yasin Maimoen.
Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD NTB dan ditembuskan kepada Gubernur NTB serta DPW PPP NTB, DPP PPP menegaskan bahwa Muswil yang sebelumnya dilaksanakan oleh DPW dinyatakan batal.
“Surat itu tidak memiliki kekuatan hukum organisasi yang sempurna. Karena itu kami menyebutnya bukan SK, tapi memo pribadi, bukan keputusan partai. Karena bunyi surat tersebut mengatasnamakan ‘Saya’ (Taj Yasin), bukan lembaga partai,” jelas Muzihir.
Lebih lanjut dijelaskan Muzihir bahwa kepengurusan DPW PPP NTB saat ini adalah kepengurusan baru berdasarkan hasil muswil. Karena kepengurusan yang lama telah berakhir pada April 2026 lalu. “Jadi saat ini kepengurusan DPW PPP NTB yang sah itu adalah Ketuanya saya sendiri H Muzihir, dengan Sekretaris Hj Sitti Ari,” tegasnya.
Karena itu Muzihir kemudian menyurukan kepada seluruh jajaran pengurus dan kader PPP NTB agar tidak risau dengan memo Sekjen tersebut. Adapun semua persoalan partai, akan diselesaikan oleh pengurus tingkat pusat sesuai dengan mekanisme yahy berlaku.
“Saya atas nama Ketua DPW PPP NTB mengajak seluruh kader untuk tetap tenang dan menjaga soliditas partai. Semua kader harus tetap fokus membesarkan partai dan menjaga Marwah partai. Semua persoalan internal akan diselesaikan sesuai mekanisme,” serunya. (ndi)
